PALU,- Gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Rusdy Mastura angkat bicara terkait dengan adanya pelantikan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam di enam bulan terakhir, masa berakhirnya jabatan incumbent (petahana). Dimana, pelantikan tersebut diduga telah melanggar aturan yang berlaku.
“Nanti saya akan batalkan semua pelantikan yang melanggar surat edaran Mendagri. Saya akan laporkan semua perbuatan mal administrasi yang melanggar ketentuan yang berlaku,” ujar Rusdy Mastura.
Menurut Rusdy Mastura, Surat Edaran Mendagri tahun 2020 Pasal 71 Ayat 2 berbunyi larangan tegas, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali meninggal dunia atau mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
“Aturan itu tegas, agar tidak ada aspek penyalahgunaan kekuasaan karena sebuah tendensi politik,” ujar Cudi, sapaan akrabnya.
Rusdy Mastura mengingatkan, Pemerintah Sulawesi Tengah yang sedang menjabat, agar tidak memperlihatkan ambisi haus kekuasaan dengan cara memaksakan formasi pejabat di lingkungan Pemprov.
Kata dia, selain melanggar aturan Mendagri, hal itu juga menunjukan sebuah sikap politik yang tidak elok. Memaksakan promosi dan pelantikan di masa akhir jabatan kata dia, memperlihatkan sebuah ambisi yang tidak wajar.
“Saya mengingatkan, bahwa siapapun yang dilantik dengan cara melanggar surat edaran Mendagri, pasti saya ganti. Jangan bilang namaku, kalau saya tidak ganti,” pesan dia.
Rusdy Mastura berjanji, bahwa ia akan melaporkan ke Mendagri, semua proses pelantikan ini jika terus dipaksakan. Ia meminta agar Pemerintah Sulawesi Tengah yang menjabat berhenti melakukan akrobat.
Ia menilai, Pemerintahan sekarang ini gagal menurunkan angka kemiskinan dan menyelesaikan masalah pasca bencana, kata dia, mestinya itu jadi refleksi.
“Adindaku Longki sudah cukup 10 tahun mengatur dan menempatkan orang-orang sesuai harapanmu. Waktu yang sangat cukup. Sekarang berikan saya kesempatan menyusun formasi pejabat eselon dengan kapasitas yang bisa membantu saya mensukeskan visi misi Sulteng Maju dan Sejahtera,” ujar Rusdy Mastura mengingatkan.
Ia berharap, ke depan formasi eselon diisi oleh orang-orang secara fungsional punya kapasitas bukan karena pendekatan subyektif, kekerabatan dan hal-hal yang kurang profesional.*** (Red)
