Menurutnya, kebutuhan dana Rp32 miliar tersebut mencakup anggaran untuk pengawasan Bawaslu, pengamanan pemilihan oleh TNI/Polri, serta penyelenggaraan teknis oleh KPU. Pemkab Parigi Moutong juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang PSU agar situasi tetap kondusif.
“Situasi yang kondusif sangat penting. Kami berharap semua prosedur dalam pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU. Langkah ini diambil guna memastikan proses pemilihan berlangsung jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan, diharapkan PSU pada 19 April 2025 dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Masyarakat pun diimbau untuk turut serta menjaga stabilitas daerah demi suksesnya pesta demokrasi ulang di Parigi Moutong.(*/an)
Sumber: kabarselebes.co.id
