SULTENG – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido meresmikan Aplikasi BERANI Kompak di acara Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan Provinsi Sulteng. Acara digelar di Ruang Rapat Nagana, Bappeda Senin (10/11/2025).
Wagub Reny menyebut ada makna strategis di acara tersebut. Sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Sulteng. Penyusunan dokumen tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak berkontribusi,” tegas Wagub.
Ia menyambut baik keterlibatan berbagai unsur dalam diskusi, mulai dari pemerintah daerah, lembaga mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kolaborasi multipihak kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Wagub menjelaskan bahwa penyusunan RPRKD tidak hanya selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mendukung komitmen global dalam pengendalian emisi. Pembangunan rendah karbon, lanjutnya, mencakup tiga aspek penting: pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dan investasi yang ramah lingkungan.
“Sulawesi Tengah kaya sumber daya, namun tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi kerentanan. Karena itu, kita harus menata ulang pola pembangunan dari eksploratif menjadi transformatif,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Wagub meluncurkan Aplikasi Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan – CSR). Aplikasi ini menjadi inovasi baru dalam memperkuat koordinasi dan transparansi program pembangunan multipihak di Sulteng.
Aplikasi BERANI Kompak memungkinkan pemetaan program, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan secara digital dan terintegrasi, sehingga seluruh proses dapat dipantau secara terbuka.
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan akuntabel. Sekarang tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, harus transparan,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Wagub juga menyoroti tantangan masa depan, ‘’Kita membutuhkan energi kolektif. Ruang kolaborasi seperti hari ini sangat strategis — bukan hanya untuk koordinasi, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” tutupnya.
Ketua Panitia Ir. Subhan Basir, ST., M.Proj.Mg., MT., selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulteng menyampaikan kegiatan diselenggarakan oleh Bappeda bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani berbagai tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.
Turut hadir Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid., serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, akademisi, dunia usaha, pelaku CSR, dan mitra pembangunan lainnya. ***
