SULTENG – Usai upacara Hari Pahlawan, Senin 10 Nopember 2025 beredar informasi ke awak media bahwa Gubernur Anwar Hafid dan wakilnya Reny A Lamadjido merombak ‘kabinet’ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akhir Desember 2025.
Diketahui, hingga saat ini lebih dari 15 OPD belum memiliki pejabat definitif. Terhitung sejak akhir masa kepemimpinan Gubernur Rusdi Mastura hingga sembilan bulan Anwar – Reny memimpin Sulteng.
‘’Iya begitu (pelantikan) OPD saya dengat dengar. Kalau tidak tanggal 30 ya 31 bulan depan (Desember),’’ ujar pejabat teras lingkup Setdaprov. Ia memohon namanya tidak dipublis karena dirinya mengaku hanya sekedar mendengar dari sumber internal gubernur.
Pengisian jabatan OPd akhir tahun menjadi masuk akal karena sejumlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat kepala dinas dan kepala badan serta pelaksana tugas (Plt) tak mungkin akan diganti menjelang pelaksanaan kegiatan akhir tahun. ‘’Ya tidak mungkin KPA diganti di bulan riskan begini. Pasti menunggu selesai kegiatan akhir tahun. Masuk akal itu, jadi APBD 2026 pejabat baru dan KPA baru,’’ lanjut pejabat lainnya yang juga akan masuk pensiun itu.
SIAPA SAJA DIGANTI?
‘’Ada yang dipindah dari jabatan sekarang ke dinas atau badan itu biasa rotasi. Yang menarik siapa yang di dinas dinas pendukung BERANI SEHAT dan BERANI CERDAS. Siapa yang dipasang di Cikasda? Bimatarung dan Perkim. Di Bappeda, Pertanian dan Perhubungan,’’ terang akademisi Universitas Tadulako, Budiman, tenaga pendidik Fisip dimintai komentarnya, sore ini.
Sedangkan kotak jabatan yang kosong akan diisi pejabat yang mengikuti Job Fit. Termasuk sejumlah pejabat dari Pemkot Palu, Pemkab Sigi dan Morowali. ‘’Iya pastilah akan direkrut yang sudah mengikuti Job Fit enam bulan lalu. Kecuali yang sudah mau pensiun pasti tidak akan dipakai lagi,’’ ujar pejabat Setdaprov lagi.
’’Pak Anwar dan Bu Reny pasti ingin kabinet yang segar, produktif, dapat mengikuti gaya keduanya memimpin. Keduanya kan akarnya birokrat, jadi sudah dapat diprediksi siapa siapa yang akan terpilih. Tapi memang ke depan tantangan pemerintah daerah akan lebih berat. Dengan APBD turun satu triliun rupiah tentu bukan hal mudah, efisiensi dan tepat ke masyarakat. Kalau tidak akan diawasi Kemendagri dan Kemenkeu,’’ terang Budiman menutup pendapatnya. ***
