Wagub Sulteng Buka Gerakan Pangan Murah Serentak, Jaga Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

  • Whatsapp

SULTENG – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan serentak secara nasional serta di 6 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, di halaman TVRI, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan GPM merupakan bentuk komitmen Pemprov mengendalikan inflasi daerah, terutama pada momentum menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan permintaan bahan pokok.

“Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami pemerintah provinsi dalam pengendalian inflasi. Jika kita tidak melaksanakan gerakan pangan murah, maka pengendalian inflasi akan sulit dilakukan, apalagi menjelang Ramadhan dan Lebaran ketika permintaan barang meningkat,” ujar Wagub didampingi Kepala Dinas Pangan Rohani Mastura.

Reny juga mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mewaspadai potensi kenaikan harga bahan pokok seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Ramadhan.

Selain dilaksanakan di Kota Palu, sedikitnya enam kabupaten di Sulteng juga menggelar kegiatan serupa secara bersamaan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah.

Wakil Gubernur berharap program Gerakan Pangan Murah tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

“Harapan kami, gerakan pangan murah ini tidak hanya dilaksanakan kali ini saja, tetapi masih ada kegiatan berikutnya sehingga masyarakat bisa terus mendapatkan bahan pangan dengan harganya yang lebih terjangkau,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pangan Dr. Rohani Mastura, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Richard Arnaldo, Kepala TVRI Sulteng Haris Zakaria, para kepala OPD terkait, unsur Forkopimda, serta mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya. ***

Berita terkait