Oleh : Samsurijal Labatjo | pelaku sosial politik sulawesi tengah
PELANTIKAN 36 PEJABAT di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah menimbulkan gaduh. Ada yang menerima undangan akan dilantik, tapi tak dilantik. Salah satunya.
Pergeseran kotak jabatan itu juga mengundang protes sejumlah kalangan. Ada yang sukses tapi digeser. Ada yang tidak sukses tapi tak tergeser. Begitu relasi komunikasi di grup grup whatApps seputar Sulteng.
Misalnya, Yudiawati Abdullah. Mantan kepala dinas Dikjar Sulteng. Sukses dengan BERANI Cerdas dalam tempo sembilan bulan, tak ada jaminan akan dimaksimalkan gubernur untuk posisi program strategisnya. Malah ditukar dengan pejabat baru Firmanza DP. ASN yang sebelumnya bertugas di Palopo. Mantan Pj Wali Kota Palopo.
Juga Rifki Ananta Mistaqim. Kepala Badan Pendapatan Daerah. Sukses menaikkan fiskal daerah asli hingga dua triliun rupiah, malam mendapat rolling ke dinas sosial. Penggantinya juga Andi Irman, ASN Morowali.
Begitu juga Muhammad Neng. Digeser ke Dinas Perkebunan dan Peternakan. Padahal, sejak era Gubernur Longki Djanggola yang bersangkutan sangat memahami Minerba dan Kehutanan. Gubernur Rusdi Mastura menempatkan untuk menjaga tata kelola kehutanan. Sulteng sempat memperoleh reward karena mampu menjaga hutan dari luar negeri dan pemerintah pusat.
Demikian pula dengan ‘memarkir’ Nelson yang ahli pertanian ke asisten kepegawaian. Padahal, program Presiden Prabowo Asta Cita adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta ketahanan air.
Yang lain adalah ASN berpengalaman Mukhlis Yodjodolo. Semestinya, mantan Pj Bupati Buol dan Sigi serta karir sebagai inspektur dimaksimalkan sebagai pamong yang strategis membantu pimpinan. Bukan sebagai staf ahli gubernur. Yang banyak diketahui ‘jabatan parkir bus’
Siti Rahmi Singi, ASN perempuan yang potensial semestinya juga pasca menjadi sekretaris dewan DPRD Sulteng tak menempati jabatan di Arsip dan Perpustakaan. Karena masih ada kotak jabatan yang belum terisi dan masih dirangkap pelaksana tugas. Misalnya RSUD Undata dan lainnya.
Richard Djanggola mestinya sebagai ASN muda dikader dinaikkan level menjadi asisten kepegawaian. Demikian juga dengan Rully Djanggola yang doktoral ekonomi. Semestinya dapat diberi peluang ke asisten.
Hemat penulis, perombakan jabatan di Pemprov Sulteng, secara sosial dan politik sangat tidak menguntungkan bagi Anwar Hafid. Guncangan politik di masa depan akan semakin berat ia hadapi. Khususnya, bagi penulis perspektif sosial budaya dan politik. Demikian. ***
