OPINI : SIGIT WIBOWO AM SH
GELOMBANG Demonstrasi besar-besaran di Kalimantan Timur pada 21 April 2026 bukan sekadar riak protes biasa. Ia menjelma menjadi peristiwa sosial yang memperlihatkan bagaimana kebijakan anggaran, ketika kehilangan empati, dapat memantik krisis kepercayaan.
Di Samarinda, ribuan massa diperkirakan mencapai 2.000 orang dari unsur mahasiswa dan organisasi masyarakat turun ke jalan. Mereka bergerak dari depan DPRD menuju Kantor Gubernur, membawa satu pesan utama: tuntutan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran.
Aksi yang berujung ricuh itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia dipicu oleh dua kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi publik, pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang menelan anggaran Rp25 miliar.
Dua angka ini, bagi pemerintah, mungkin sekadar bagian dari perencanaan. Namun bagi masyarakat, ia adalah simbol jarak jarak antara kekuasaan dan realitas kehidupan sehari-hari.
Sorotan publik bahkan sampai ke tingkat nasional. Presiden Prabowo Subianto pun sempat “menyentil” kebijakan tersebut, yang kemudian berujung pada pembatalan pengadaan mobil dinas gubernur. Namun keputusan itu tidak serta-merta meredakan gejolak. Sebab persoalan utamanya bukan hanya pada satu item anggaran, melainkan pada cara berpikir yang melatarbelakanginya.
Anggaran, pada dasarnya, adalah dokumen moral. Ia tidak netral. Ia berbicara tentang keberpihakan. Ketika miliaran rupiah dialokasikan untuk fasilitas elite, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih menghadapi banyak keterbatasan, publik membaca itu sebagai ketimpangan prioritas. Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya, bukan sekadar soal legalitas, tetapi soal kepantasan.
Demonstrasi di Samarinda menjadi penegasan bahwa masyarakat hari ini tidak lagi pasif. Mereka tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga menguji dan menggugatnya. Tuntutan agar DPRD menggunakan hak interpelasi menunjukkan bahwa publik memahami mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Ini bukan sekadar aksi jalanan, melainkan ekspresi kesadaran politik yang tumbuh.
Namun di sisi lain, peristiwa ini juga mengandung peringatan keras bagi pemerintah daerah di mana pun, bahwa sensitivitas sosial adalah fondasi kepemimpinan. Dalam konteks ini, kepekaan bukan sekadar sikap personal, tetapi prinsip dalam penyusunan kebijakan. Ketika keputusan anggaran diambil tanpa membaca suasana batin masyarakat, maka yang lahir bukan legitimasi, melainkan resistensi.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa krisis kepercayaan sering kali berawal dari hal-hal yang tampak kecil, tetapi simbolik. Rumah dinas dan kendaraan operasional, misalnya, bisa saja dianggap sebagai kebutuhan jabatan. Namun dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi dan keberpihakan, simbol-simbol itu dapat berubah menjadi representasi ketimpangan.
Peristiwa di Kalimantan Timur juga mengajarkan bahwa transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Penjelasan yang terbuka, komunikasi yang jujur, serta keberanian untuk mengevaluasi kebijakan menjadi kunci untuk meredam konflik. Tanpa itu, ruang publik akan terus diisi oleh kecurigaan.
Pada akhirnya, jalanan menjadi ruang koreksi ketika ruang-ruang formal dianggap tidak cukup responsif. Demonstrasi adalah alarm demokrasi ia berbunyi ketika ada yang perlu dibenahi. Tetapi alarm itu seharusnya tidak diabaikan, apalagi dianggap sebagai gangguan semata.
Moral yang bisa dipetik dari peristiwa ini jelas, anggaran bukan sekadar soal kemampuan membelanjakan, tetapi tentang kebijaksanaan memilih. Dalam setiap pilihan, ada pesan yang dikirim kepada rakyat apakah pemerintah hadir sebagai pelayan, atau justru menjauh sebagai penguasa. Dan ketika empati hilang dari perencanaan, maka jalananlah yang akan mengingatkan. ***
