SULTENG – Muhammad Safri, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyebut pemerintah pusat harus membuka secara transparan kondisi PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, ia mendapat kabar, informasi dan fakta menyebut perusahaan mengalami persoalan serius. Kini ada keresahan dan kerawanan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.
Menurut Safri, pemerintah tidak boleh membiarkan informasi mengenai kondisi PT GNI berkembang tanpa kejelasan karena menyangkut nasib ribuan pekerja dan stabilitas ekonomi Morowali Utara.
“Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Apakah PT GNI benar-benar mengalami kesulitan keuangan, sedang menjalani restrukturisasi, atau masih beroperasi normal. Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi yang simpang siur, sementara pemerintah memilih diam,” kata Safri di Palu, Jumat (10/7/2026).
Ia meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta manajemen PT GNI dan pengurus PKPU memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin meresahkan masyarakat.
Safri menilai persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah internal perusahaan. Jika benar ribuan pekerja terdampak, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi di Morowali Utara.
“Yang terpukul bukan hanya pekerja. UMKM, usaha kos-kosan, transportasi, pedagang kecil hingga penerimaan daerah juga akan terkena imbasnya. Pemerintah harus menghitung dampak ekonomi ini secara serius, bukan menunggu krisis semakin meluas,” ujarnya.
Karena itu, Safri mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara segera menyusun kajian dampak ekonomi sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
Lebih jauh, Safri mempertanyakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan strategis yang mengelola investasi bernilai triliunan rupiah dan menyerap ribuan tenaga kerja.
“Kita sering mendengar angka investasi yang fantastis. Tetapi ketika perusahaan menghadapi persoalan, pemerintah seperti tidak memiliki sistem deteksi dini. Apakah pemerintah pernah memantau kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan besar ini? Apakah ada *early warning system* sebelum kondisi seperti ini terjadi?” tegasnya.
Menurut Safri, kasus PT GNI harus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi nasional yang selama ini lebih menonjolkan nilai investasi dan pembangunan smelter dibanding aspek keberlanjutan usaha, tata kelola perusahaan, serta perlindungan tenaga kerja.
“Hilirisasi tidak boleh hanya mengejar angka investasi. Yang lebih penting adalah apakah industrinya sehat, pekerjanya terlindungi, lingkungannya dijaga, dan investasi itu benar-benar berkelanjutan. Kalau satu perusahaan bermasalah lalu ribuan orang kehilangan mata pencaharian, berarti ada yang harus dievaluasi,” katanya.
Safri juga meminta pemerintah menyiapkan langkah darurat apabila kondisi perusahaan semakin memburuk. Menurutnya, pemerintah harus memiliki rencana kontingensi berupa penempatan tenaga kerja ke perusahaan lain, program peningkatan keterampilan, hingga perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak.
Selain itu, ia meminta seluruh komitmen investasi PT GNI dievaluasi, termasuk realisasi penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, serta pemenuhan seluruh hak pekerja.
“Kalau selama ini perusahaan mendapat berbagai kemudahan investasi dari negara, maka publik juga berhak mengetahui apakah seluruh komitmen itu telah dipenuhi. Jangan hanya menikmati insentif, tetapi ketika menghadapi persoalan yang menanggung akibatnya justru masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Safri menilai kondisi tersebut juga menjadi alarm bagi Morowali Utara yang selama ini sangat bergantung pada industri pengolahan nikel.
“Daerah tidak boleh menggantungkan ekonomi hanya pada satu sektor atau beberapa perusahaan besar. Ketika satu industri terguncang, ekonomi daerah langsung ikut goyah. Diversifikasi ekonomi harus segera menjadi agenda pemerintah,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Safri meminta DPRD Sulawesi Tengah segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen PT GNI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas ESDM, BPJS Ketenagakerjaan, serikat pekerja, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta pihak yang menangani proses PKPU.
“DPRD harus mendapatkan jawaban yang jelas. Apa penyebab perusahaan berada dalam kondisi seperti ini? Apakah hak seluruh pekerja sudah dipenuhi? Bagaimana nasib pekerja jika restrukturisasi gagal?
Apa langkah konkret pemerintah mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas? pelajaran apa yang akan diambil agar investasi besar di Sulawesi Tengah memiliki tata kelola yang sehat, transparan, bertanggung jawab, dan tidak meninggalkan persoalan ketika menghadapi krisis,” pungkas Safri. ***
