(EDITORIAL NOPEMBER 2026)
Oleh : Cak Ando | pemimpin redaksi
DELAPAN TAHUN LALU, Bila pagi begini ratusan laki laki, dan perempuan keluar dari Jalan Anoa Tatura menuju tempat kerjanya. Ada yang menjadi satpam/security, ada yang karyawan mal Tatura, ada pramuniaga tenant Ramayana, salon, tenant sepatu, karyawan cafe dan lainnya.
Ternyata yang kerja di Mal Tatura bukan hanya warga sekitar. Ada warga yang kos untuk dekat kerja di mal. Mereka ada yang dari Pantai Timur, Pantai Barat, dari Mamboro dan daerah lainnya. Saya bahkan setiap hari menyaksikan ‘rutinitas ekonomi’ itu karena saya tinggal di sana.
Kalau kita mau sedikit Wise, akan menemukan serakan serakan data yang dapat dijahit kembali untuk melihat secara utuh sebuah konflik antar kampung.
Saran saya, jangan hanya membaca konflik anak Kampung Anoa dan anak anak Kampung Nunu sebagai persoalan keamanan dan kriminalitas belaka. Karena itu pendekatan konflik tunggal saja.
Tapi baca juga sebagai persoalan perubahan struktur ekonomi, hilangnya sumber penghidupan, dan dampak sosial pascabencana 28 September 2018 yang lalu.
Saya menyarankan pemerintah menguji hipotesis ini; apakah hilangnya pusat kegiatan ekonomi Mal Tatura ikut mengubah kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang dahulu menggantungkan penghasilan pada pusat perdagangan tersebut? Khususnya sekitaran Anoa dan Nunu? Coba riset kan pemerintah memiliki lembaga BRIDA.
Setidaknya, ada cara untuk masuk mendalam agar pemerintah dan aparat keamanan menemukan ‘jalan penyelesaian yang tepat’ bukan menjadi kasus yang terus berulang meminta nyawa manusia setiap peristiwa.
Ada tiga lapisan penting;
EKONOMI; Ada hilangnya pekerjaan langsung dan pekerjaan turunan warga pasca bencana alam 2018 lalu akibat tidak beroperasinya Mal Tatura. Pasca itu jalan Emy Saelan hingga Basuki Rahmat hanya memiliki akses parkir. Tak sebanding dengan jumlah yang kehilangan pekerjaan. Hilang potensi rumah disewakan menjadi kos karyawan mal.
SOSIAL: Terjadi perubahan mata pencaharian, pendapatan rumah tangga, mobilitas warga, dan kerentanan pemuda. Apa yang sekarang dilakukan? Akses ekonomi tak ada, kerentanan sosial meningkat.
TATA KELOLA PEMULIHAN; Ada pertanyaan dasar bagaimana tata kelola pemulihan pascabencana mengembalikan hak ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Misalnya;
Pada 19 Februari 2020, media nasional ANTARA memberitakan rencana pembangunan New Mall Tatura. Direktur PT Citra Nuansa Elok (CNE), Mohammad Sandiri, menyampaikan bahwa mal baru direncanakan menyerap sedikitnya 800 tenaga kerja.
Bahkan ada pernyataan bahwa mantan karyawan Mal Tatura akan diprioritaskan untuk bekerja kembali. Artinya, pembangunan kembali Mal Tatura bukan semata-mata proyek properti atau investasi daerah. Ada dimensi pemulihan kesempatan kerja masyarakat.
Faktanya hingga sampai sekarang? April 2024 lalu, ReferensiA.id melaporkan proyek pembangunan kembali sudah terhenti sekitar dua tahun. Kebutuhan penyelesaian diperkirakan Rp350 miliar, sementara dana yang sudah digunakan sekitar Rp80 miliar. Kekurangan anggaran diperkirakan Rp280 miliar.
Berita 7 April 2026, Radar Palu kembali melaporkan kondisi proyek yang masih terbengkalai dan adanya desakan DPRD agar pembangunan dilanjutkan.
Serakan serakan jejak digital bila dirangkai menjadi sebuah narasi yang kuat, maka kita sampai pada (setelah diuji hipotesis di atas) bentangan kalimat tajam. Bahwa memperbaiki infrastruktur dalam kota, kebersihan kota, kecantikan kota pascabencana adalah mutlak. Tapi, memulihkan derajat kemanusiaan penyintas pascabencana untuk kembali pada poros ekonomi, akses ekonomi dan akses sosial jauh lebih bermartabat. Memuliakan manusia lebih berkemanusiaan. Sehingga ‘Ayo Maju Bersama’ tak kering di pangku sendu emak emak yang kini dililit merangkak naik biaya hidup dan mahalnya Sembako di Pasar Masomba. Selamat pagi, salam awal Nopember 2026 dengan semangat bersatu. ***
