 |
| Reporter/Donggala/Foto : Zubair/Ist |
DUGAAN
Jual beli proyek di Kabupaten Donggala makin menambah daftar citra buruk
kabupaten tertua di Sulawesi Tengah itu. dugaan itu terjadi di sejumlah OPD.
Fakta itu didukung dengan keluhan sejumlah rekanan (pihak ketiga) yang akan
berniat menjadi penyedia jasa di sejumlah OPD. Bahkan, sejumlah paket
penunjukkan langsung (PL) saja yang nilainya di bawah Rp200 juta semua nyaris
telah bertuan, alias sudah ada yang akan kerja.
Jual beli proyek di Kabupaten Donggala makin menambah daftar citra buruk
kabupaten tertua di Sulawesi Tengah itu. dugaan itu terjadi di sejumlah OPD.
Fakta itu didukung dengan keluhan sejumlah rekanan (pihak ketiga) yang akan
berniat menjadi penyedia jasa di sejumlah OPD. Bahkan, sejumlah paket
penunjukkan langsung (PL) saja yang nilainya di bawah Rp200 juta semua nyaris
telah bertuan, alias sudah ada yang akan kerja.
Salah seorang kontraktor yang minta namanya dirahasiakan
mengaku semua proyek yang ada di dinas milik tim. ‘’Tim mana! Timposu
barangkali. Ini yang menurut saya sudah di luar sistem, dan membuat
keresahan,” ujarnya. Dia bahkan berani menyatakan bahwa jauh api dengan
panggangnya saat kepemimpinan masih dijabat Habir Ponulele. Kontraktor nyaman karena
tidak ada penekanan. Tidak ada pula yang terlalu jauh mencatut nama bupati
dalam setiap proyek.
mengaku semua proyek yang ada di dinas milik tim. ‘’Tim mana! Timposu
barangkali. Ini yang menurut saya sudah di luar sistem, dan membuat
keresahan,” ujarnya. Dia bahkan berani menyatakan bahwa jauh api dengan
panggangnya saat kepemimpinan masih dijabat Habir Ponulele. Kontraktor nyaman karena
tidak ada penekanan. Tidak ada pula yang terlalu jauh mencatut nama bupati
dalam setiap proyek.
Mencuat pula adanya dugaan permintaan 5 persen, dari
pihak kontraktor. Dan jika tidak dipenuhi ancamannya panitia tak akan
menandatangani kontrak. Menanggapi hal ini, sejumlah pihak menyoal adanya
perilaku yang tidak mencerminkan pemerintahan yang bersih. Dugaan adanya jual
beli paket, bahkan ditengarai dikuasai oknum oknum tertentu. Bahkan mengaku Tim
Sukses salah satu Paslon di Pilkada 2018.
pihak kontraktor. Dan jika tidak dipenuhi ancamannya panitia tak akan
menandatangani kontrak. Menanggapi hal ini, sejumlah pihak menyoal adanya
perilaku yang tidak mencerminkan pemerintahan yang bersih. Dugaan adanya jual
beli paket, bahkan ditengarai dikuasai oknum oknum tertentu. Bahkan mengaku Tim
Sukses salah satu Paslon di Pilkada 2018.
Pemerhati kebijakan pemerintah, Badrudin Ya’kub Rabu
kemarin. Dia meminta pihak pihak yang berwenang segera melakukan penyelidikan
atas dugaan adanya jual beli paket dan permintaan fee lima persen.**
kemarin. Dia meminta pihak pihak yang berwenang segera melakukan penyelidikan
atas dugaan adanya jual beli paket dan permintaan fee lima persen.**
