BUPATI Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lassa mengemukakan terdapat 104 desa/kelurahan di wilayah yang dipimpinnya terdampak tsunami dan longsor. Ia di Donggala, Minggu, mengatakan Donggala tidak terdampak likuifaksi (tanah mencair/tanah bergerak).
Ratusan ribu masyarakat di 104 desa/kelurahan yang terdampak tsunami dan tanah longsor. Hal itu karena pemukiman warga terlalu dekat dengan pesisir pantai dan gunung. Dirinya menguraikan untuk membangun kembali atau membangkitkan kembali masyarakat, maka diawali dengan inventarisir atau pendataan warga korban terdampak bencana itu.
“Pada masa transisi ini, upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kembali warga korban terdampak bencana diawali dengan pendataan,” lanjutnya.
Menurutnya, untuk membangkitkan kesejahteraan korban perlahan-lahan, maka pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan yaitu melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. “Pengembangan usaha ekonomi produktif ini menjadi salah satu strategi pendekatan agar masyarakat cepat bangkit pascabencana,”sebutnya.
Lanjut dia, Pemkab Donggala berupaya membangkitkan semangat warga terlebih dahulu, untuk menghilangkan trauma. Setelah itu, Pemkab Donggala akan membimbing dan mengembangkan usaha warga agar dapat berintekrasi langsung dengan pasar.
Ditambahkan lagi Kasman terdapat sekitar 17.000 rumah warga di daerahnya rusak dihantam gempa, tsunami dan tanah longsor. Ia di Donggala, Minggu, menguraikan jumlah rumah rusak berat di Donggala 5.025, rusak sedang 5.624 dan rusak ringan 6.000 lebih. ?
“Rumah-rumah warga yang rusak ini didata atau diinventarisir oleh tim yang telah kami bentuk. Tim ini bekerja dan turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Ia mengemukakan, tim itu melakukan verifikasi terhadap tiga cluster, pertama rumah rusak total/rusak berat, rusak sedang dan ringan. Tim verifikasi itu terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana, PUPR, dan relawan, terdapat 67 orang dalam tim tersebut yang turun melakukan verifikasi rumah.
Terkait tempat tinggal sementara korban bencana, sebutnya semua warga korban terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal, maupun rumah tidak layak huni mendapat hunian sementara (huntara). “Yang namanya huntara itu, tidak terkecuali. Apakah dia nelayan, hansip, petani,” lanjutnya.
Namun, kata Kasman, warga korban bencana akan didata atau diverifikasi terlebih dahulu pascabencana. “Ada tim yang turun, untuk melakukan verifikasi langsung terhadap korban yang terdampak bencana ,” ujarnya. Tim verifikasi itu, sebutnya sekaligus melakukan verifikasi data tempat tinggal korban di lapangan, untuk mendapatkan hunian tetap.**
Sumber: Antaranews sulteng
