Reporter: Firmansyah Lawawi
|
ANGGARAN Untuk pembayaran untuk
tenaga honorer yang mengabdi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Palu
mencapai Rp47 milyar. Hal itu diungkapkan Walikota Palu usai pelaksanaan Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrembang) Senin (18/2/2019) di kantor Camat Palu
Selatan.
tenaga honorer yang mengabdi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Palu
mencapai Rp47 milyar. Hal itu diungkapkan Walikota Palu usai pelaksanaan Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrembang) Senin (18/2/2019) di kantor Camat Palu
Selatan.
Dana yang digunakan untuk
pembayaran bagi tenaga honorer yang mengabdi di setiap Organisasi Perangkat
Daerah di kota Palu, menurut Hidayat bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).
pembayaran bagi tenaga honorer yang mengabdi di setiap Organisasi Perangkat
Daerah di kota Palu, menurut Hidayat bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).
Jika anggaran tersebut
digunakan buat pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, serta membelikan mesin
produksi IKM kota Palu beber Walikota,
tentunya bisa menumbuhkan geliat ekonomi pasca bencana alam. “Cobalah
dikaji ulang. Jangan terlalu berharap jadi PNS,” pintanya.
digunakan buat pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, serta membelikan mesin
produksi IKM kota Palu beber Walikota,
tentunya bisa menumbuhkan geliat ekonomi pasca bencana alam. “Cobalah
dikaji ulang. Jangan terlalu berharap jadi PNS,” pintanya.
Disoal terkait penerimaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kota Palu, Walikota
mengungkapkan saat ini, pemerintah kota masih fokus dalam pembangunan dan
percepatan pemulihan pasca bencana alam.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kota Palu, Walikota
mengungkapkan saat ini, pemerintah kota masih fokus dalam pembangunan dan
percepatan pemulihan pasca bencana alam.
“Dalam hal ini,
pemerintah kota Palu masih mempertimbangkan hal tersebut. Karena masih banyak
program yang lebih krusial pasca bencana alam. Jangan nanti lebih banyak
digunakan untuk belanja pegawai, dari pada pembangunan, banyak daerah lain
menolak hal itu,” paparnya.
pemerintah kota Palu masih mempertimbangkan hal tersebut. Karena masih banyak
program yang lebih krusial pasca bencana alam. Jangan nanti lebih banyak
digunakan untuk belanja pegawai, dari pada pembangunan, banyak daerah lain
menolak hal itu,” paparnya.
Namun dirinya masih mempertimbangkan
hal tersebut. “Insya Allah dalam waktu dekat ini, hal itu akan dibahas.
Berapa dicadangkan anggaran untuk itu. Sementara, anggaran untuk honorer di kota
Palu saja sebanyak 47 Milyar,” jelasnya.
hal tersebut. “Insya Allah dalam waktu dekat ini, hal itu akan dibahas.
Berapa dicadangkan anggaran untuk itu. Sementara, anggaran untuk honorer di kota
Palu saja sebanyak 47 Milyar,” jelasnya.
Olehnya dia berharap
kepada masyarakat kota Palu, agar tidak memproriotaskan hal itu sebagai tujuan
utama dalam mencari pekerjaan.
kepada masyarakat kota Palu, agar tidak memproriotaskan hal itu sebagai tujuan
utama dalam mencari pekerjaan.
“Untuk saat ini saja,
honorer di kota Palu, tidak memiliki tempat duduk di kantor mereka mengabdi.
Disebabkan banyaknya tenaga honorer,” katanya.
honorer di kota Palu, tidak memiliki tempat duduk di kantor mereka mengabdi.
Disebabkan banyaknya tenaga honorer,” katanya.
Selain itu, gaji dari
tenaga honorer, kata Hidayat, berkisar antara Rp. 600 ribu hingga satu juta
rupiah perorang.**
tenaga honorer, kata Hidayat, berkisar antara Rp. 600 ribu hingga satu juta
rupiah perorang.**