 |
| – |
Sumber: Humas Kota Palu
Wali Kota Palu Hidayat menghadiri
rapat koordinasi khusus penanggulangan bencana alam di Kota Palu, di
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jakarta,
Kamis (21/3/2019).
rapat koordinasi khusus penanggulangan bencana alam di Kota Palu, di
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jakarta,
Kamis (21/3/2019).
Rapat dipimpim deputi sekaligus PLH Sesmenkopolhukam
Laksamana Madya Djamaludin dan dihadiri Wali Kota Palu, perwakilan pemerintah
Provinsi Sulteng, serta para kepala daerah yang terdampak bencana alam di
Sulawesi Tengah. Turut hadir pula perwakilan yayasan Budha Tzu Chi serta para
direktur kementerian dan badan terkait.
Laksamana Madya Djamaludin dan dihadiri Wali Kota Palu, perwakilan pemerintah
Provinsi Sulteng, serta para kepala daerah yang terdampak bencana alam di
Sulawesi Tengah. Turut hadir pula perwakilan yayasan Budha Tzu Chi serta para
direktur kementerian dan badan terkait.
Wali Kota Palu dalam rapat menyampaikan beberapa hal
penting, yaitu adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat upaya pemerintah
Kota Palu bersama yayasan pemberi bantuan yang akan membangun kurang lebih
2.000 bagunan Hunian Tetap bagi para korban bencana alam Kota Palu.
penting, yaitu adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat upaya pemerintah
Kota Palu bersama yayasan pemberi bantuan yang akan membangun kurang lebih
2.000 bagunan Hunian Tetap bagi para korban bencana alam Kota Palu.
“Sampai saat ini belum adanya kejelasan serta
kepastian waktu penyaluran dana stimulan serta dana santunan duka bagi para
korban bencana alam oleh kementerian dan badan terkait yang bertanggungjawab
dalam menangani pemenuhan hal tersebut diatas. Sementara Pemerintah Kota Palu
telah melakukan verifikasi dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data
tersebut melalui OPD terkait kepada kementerian penanggungjawab,” kata
Hidayat.
kepastian waktu penyaluran dana stimulan serta dana santunan duka bagi para
korban bencana alam oleh kementerian dan badan terkait yang bertanggungjawab
dalam menangani pemenuhan hal tersebut diatas. Sementara Pemerintah Kota Palu
telah melakukan verifikasi dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data
tersebut melalui OPD terkait kepada kementerian penanggungjawab,” kata
Hidayat.
Banyak keluhan masyarakat korban bencana tentang
fasilitas sanitasi dan listrik yang kurang memadai bahkan belum tersedia. Belum
adanya kejelasan pendistribusian dana jatah hidup oleh kementerian terkait bagi
pengungsi.
fasilitas sanitasi dan listrik yang kurang memadai bahkan belum tersedia. Belum
adanya kejelasan pendistribusian dana jatah hidup oleh kementerian terkait bagi
pengungsi.
“Sementara untuk diketahui bahwa telah kurang lebih
5 bulan sejak berakhirnya masa tanggap darurat hingga ke perpanjangan kedua
masa transisi, berkaitan dengan pemenuhan Jatah Hidup bagi para pengungsi yang
masih berada di Shelter maupun huntara, masih ditanggung Pemerintah Kota Palu,
dan kemampuan pembiayaan pemerintah kota palu tersebut hanya tersedia hingga
berakhirnya bulan maret 2019 ini, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pada
bulan April mendatang masyarakat pengungsi yang berada di shelter dan huntara
tidak akan mendapatkan pasokan jatah hidup jika kementerian terkait tidak
segera menyiapkan dana kelanjutan bagi penyiapan jatah hidup bagi para
pengungsi di wilayah kota Palu,” terangnya.
5 bulan sejak berakhirnya masa tanggap darurat hingga ke perpanjangan kedua
masa transisi, berkaitan dengan pemenuhan Jatah Hidup bagi para pengungsi yang
masih berada di Shelter maupun huntara, masih ditanggung Pemerintah Kota Palu,
dan kemampuan pembiayaan pemerintah kota palu tersebut hanya tersedia hingga
berakhirnya bulan maret 2019 ini, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pada
bulan April mendatang masyarakat pengungsi yang berada di shelter dan huntara
tidak akan mendapatkan pasokan jatah hidup jika kementerian terkait tidak
segera menyiapkan dana kelanjutan bagi penyiapan jatah hidup bagi para
pengungsi di wilayah kota Palu,” terangnya.
Itulah kebutuhan utama bagi para pengungsi, apalagi tidak
lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran Idhul Fitri.
Karena itu Wali Kota Palu mengharapkan serta intervensi Kemenkopolhukam dan
kementerian terkait untuk mempercepat proses pemenuhan segala kebutuhan bagi
para pengungsi yang menjadi tanggungjawabnya (Humas Kota Palu).
lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran Idhul Fitri.
Karena itu Wali Kota Palu mengharapkan serta intervensi Kemenkopolhukam dan
kementerian terkait untuk mempercepat proses pemenuhan segala kebutuhan bagi
para pengungsi yang menjadi tanggungjawabnya (Humas Kota Palu).
