 |
Reporter/Touna: yahya lahamu
|
BERDASARKAN Data presentase penduduk miskin
Kabupaten Touna sebesar 18,15 % menempati urutan terbesar kedua setelah
Kabupaten Donggala. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Touna masih terbilang rendah dibandingkan beberapa Kabupaten di
Provinsi Sulteng.
Kabupaten Touna sebesar 18,15 % menempati urutan terbesar kedua setelah
Kabupaten Donggala. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Touna masih terbilang rendah dibandingkan beberapa Kabupaten di
Provinsi Sulteng.
Hal ini disampaikan anggota DPRD
Touna Fraksi Golkar, Makmur Amudaya, saat penyerahan rekomendasi DPRD kepada
Kepala Daerah atas laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati Touna
akhir tahun anggaran 2018, Selasa (9/4/2019).
Touna Fraksi Golkar, Makmur Amudaya, saat penyerahan rekomendasi DPRD kepada
Kepala Daerah atas laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati Touna
akhir tahun anggaran 2018, Selasa (9/4/2019).
Sedangkan polarisasi anggaran ke OPD
teknis terkait visi misi pemerintah daerah harus diperjelas, khususnya bagi
masyarakat di wilayah kepulauan seperti program budidaya kelompok nelayan dan
program penggerak masyarakat nelayan yang belum terselesaikan sampai saat ini.
teknis terkait visi misi pemerintah daerah harus diperjelas, khususnya bagi
masyarakat di wilayah kepulauan seperti program budidaya kelompok nelayan dan
program penggerak masyarakat nelayan yang belum terselesaikan sampai saat ini.
“Olehnya, OPD teknis terkait
visi misi Pemda harus melaksanakan sasaran dan prioritas belanja sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perda RPJMD dan
mengedepankan program – program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan
penyediaan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
visi misi Pemda harus melaksanakan sasaran dan prioritas belanja sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perda RPJMD dan
mengedepankan program – program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan
penyediaan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin
langsung oleh Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman, SE, MM dihadiri Wakil Bupati
Touna Admin AS. Lasimpala,SIP, Wakil Ketua DPRD Touna Samsu H. Yunus, SH,
anggota DPRD Touna, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Touna Taslim DM.
Lasupu, SP, MT, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Touna Hj. Surya,S.Sos,M.Si, Kabagsumda
Polres Touna Kompol Duka Beddu, SH, MH, mewakili Kejari Touna, pejabat eselon
II dan eselon III Lingkup Pemda Touna, staf ahli DPRD Touna, tokoh agama, tokoh
masyarakat serta tamu undangan.
langsung oleh Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman, SE, MM dihadiri Wakil Bupati
Touna Admin AS. Lasimpala,SIP, Wakil Ketua DPRD Touna Samsu H. Yunus, SH,
anggota DPRD Touna, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Touna Taslim DM.
Lasupu, SP, MT, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Touna Hj. Surya,S.Sos,M.Si, Kabagsumda
Polres Touna Kompol Duka Beddu, SH, MH, mewakili Kejari Touna, pejabat eselon
II dan eselon III Lingkup Pemda Touna, staf ahli DPRD Touna, tokoh agama, tokoh
masyarakat serta tamu undangan.
Makmur Amudaya mengatakan, LKPJ yang
merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1
tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketetapan sebuah
perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) dan pengendalian ditunjang oleh seluruh stakeholder.
merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1
tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketetapan sebuah
perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) dan pengendalian ditunjang oleh seluruh stakeholder.
“Produk domestik regional bruto
( PDRB ) sebagai ukuran produktifitas yang mencerminkan seluruh nilai barang
dan jasa yang dihasilkan, menurut harga konstan tahun 2017 sebesar 33,63
meningkat dari tahun sebelumnya 30,99 pada tahun 2016. Sementara capaian
pembangunan daerah Kabupaten Touna tahun 2017 berdasarkan indikator PDRB
perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) belum mencapai target. Target
pemerintah daerah pada tahun 2017 sebesar 35,02-38,02 capaiannya masih dibawah
target yakni sebesar 33,63,” katanya.
( PDRB ) sebagai ukuran produktifitas yang mencerminkan seluruh nilai barang
dan jasa yang dihasilkan, menurut harga konstan tahun 2017 sebesar 33,63
meningkat dari tahun sebelumnya 30,99 pada tahun 2016. Sementara capaian
pembangunan daerah Kabupaten Touna tahun 2017 berdasarkan indikator PDRB
perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) belum mencapai target. Target
pemerintah daerah pada tahun 2017 sebesar 35,02-38,02 capaiannya masih dibawah
target yakni sebesar 33,63,” katanya.
Makmur juga mengungkapkan, terkait
pembangunan SDN Dolong yang kondisi bangunan lantai pecah – pecah demikian pula
pembangunan SDN Pautu teras tidak ada tetapi dalam laporan fisik terealisasi
100%, hal ini agar menjadi perhatian Bupati.
pembangunan SDN Dolong yang kondisi bangunan lantai pecah – pecah demikian pula
pembangunan SDN Pautu teras tidak ada tetapi dalam laporan fisik terealisasi
100%, hal ini agar menjadi perhatian Bupati.
“Begitu juga pembangunan air
bersih di Desa Dolong A yang dianggarkan sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak
selesai pekerjaannya dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Desa
Salinggoha dusun Tumpang yang mana pada realisasi anggaran 100% tetapi
tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan air tidak mengalir, maka DPRD
menyarankan kepada Bupati untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan
dimaksud,” harapnya.
bersih di Desa Dolong A yang dianggarkan sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak
selesai pekerjaannya dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Desa
Salinggoha dusun Tumpang yang mana pada realisasi anggaran 100% tetapi
tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan air tidak mengalir, maka DPRD
menyarankan kepada Bupati untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan
dimaksud,” harapnya.
Selain itu, beber Makmur, terkait
perencanaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan
mengakibatkan banyak proyek pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik
sebagai contoh pengaspalan jalan di Desa Kalia dianggarkan harus selesai sampai
1 kilometer kenyataan dilapangan hanya dapat dikerjakan 300 Meter, karena
alasan anggaran tidak cukup.
perencanaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan
mengakibatkan banyak proyek pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik
sebagai contoh pengaspalan jalan di Desa Kalia dianggarkan harus selesai sampai
1 kilometer kenyataan dilapangan hanya dapat dikerjakan 300 Meter, karena
alasan anggaran tidak cukup.
“Demikian juga terkait dengan
rencana relokasi pedagang dari pasar sentral pada bulan Agustus 2019, agar
pemerintah daerah segera merealisasikan, meningkatkan kondisi bangunan akan
rusak apabila tidak digunakan,” pintanya.
rencana relokasi pedagang dari pasar sentral pada bulan Agustus 2019, agar
pemerintah daerah segera merealisasikan, meningkatkan kondisi bangunan akan
rusak apabila tidak digunakan,” pintanya.
Makmur juga menambahkan, bahwa DPRD
Touna menilai keberadaan Inspektorat Daerah memiliki fungsi strategis dalam
melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran tidak maksimal.
Touna menilai keberadaan Inspektorat Daerah memiliki fungsi strategis dalam
melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran tidak maksimal.
“Hal tersebut dapat dilihat
dari masih terdapat pekerjaan yang kurang baik tetapi realiasasi fisik dan
keuangannya telah 100%. Atas kondisi tersebut,maka DPRD meminta kepada Bupati
untuk memacu kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Touna,” tukasnya.**
dari masih terdapat pekerjaan yang kurang baik tetapi realiasasi fisik dan
keuangannya telah 100%. Atas kondisi tersebut,maka DPRD meminta kepada Bupati
untuk memacu kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Touna,” tukasnya.**
