 |
|
Keterangan foto: Warga Donggala buang sampah ke laut (Foto: Twitter/@mozafemimoza)
|
Partai Nasdem bahwa Gali Gasa adalah slogan saja mengundang reaksi netizen.
itu juga adil. Yaitu berani mengkritik kadernya yang juga Bupati Donggala
Kasman Lassa untuk membenahi Donggala agar meraih Adipura.
Lassa) apa yang dikerjakan sudah memasuki periode kedua. Kapan terima
Adipura,’’ tulisnya di grup facebook Perjuangan Rakyat Donggala kemarin (13/06/2019)
mengomentari pemberitaan online Kailipost.com
dengan kebersihan kota. Gali Gasa ini melibatkan seluruh stakeholder di Palu.
Dana yang dikucurkan di program ini juga lumayan besar tiap tahunnya.
Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Tengah mengkritisi
Pemerintah Kota Palu terkait lambannya penanganan sampah untuk menciptakan
kebersihan kota.
“‘Gali gasa‘, jargon Wali Kota Palu Hidayat
mengenai kebersihan kota terkait penanganan sampah dan lingkungan. Namun, hanya
sebatas jargon, tidak terimplementasi dengan baik,” kata Sekretaris Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) Muslimun, di
Palu, Senin (11/6/2019).
NasDem menilai, penilaian Adipura dari
Kementerian KLHK menjadi bukti kegagalan Pemkot Palu mewujudkan kebersihan kota
lewat jargon Wali Kota Palu Hidayat, “gali gasa”.
NasDem, kata Muslimun, menganggap Pemkot Palu
tidak dapat menyelesaikan problem terkait kendala dalam penanganan sampah.
Misalnya, mengenai bak sampah, mobil/armada pengangkut sampah, jam atau waktu
pengangkutan sampah, personel pengangkutan sampah, dan upah atau honor
pengangkut sampah.
“Padahal ini masalah yang diketahui oleh
Pemkot Palu. Masa setiap tahun berhadapan dengan masalah atau kendala yang
sama. Kalau setiap tahun masalah yang sama muncul berulang-ulang, itu berarti
tidak ada penyelesaian masalah,” katanya.
Muslimun yang merupakan caleg DPRD Palu terpilih
hasil Pileg 2019 itu mendesak Wali Kota Palu Hidayat untuk segera melakukan
evaluasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup.
“Hal itu perlu agar penanganan sampah untuk
mewujudkan kebersihan Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah,
tidak boleh lagi dengan masalah yang sama,” katanya.**
