Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengajak publik khususnya lembaga riset yang independen dan stakeholder mengevaluasi secara kolaboratif pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, 6 Maret 2020 lalu di Jakarta. Demikian rilis yang disampaikan Kemendagri ke Biro Humas Protokol Pemprov Sulawesi Tengah.
Pertemuan itu dihadiri Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni dan Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, perwakilan Ditjen Otonomi Daerah, serta Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Hadir pula sejumlah lembaga independen, seperti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Litbang Kompas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), serta Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Fatoni mengatakan kerja sama ini merupakan upaya BPP menghasilkan kajian yang objektif terkait Pilkada. Dirinya mengimbau lembaga litbang yang terlibat dapat berperan di berbagai sisi, dan isu yang diambil tak tumpang tindih.
Sedangkan Kastorius menambahkan, Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga independen tersebut. Kemendagri hanya berperan sebagai pendukung anggaran, agar kajian berlangsung maksimal.
Sementara itu, lembaga litbang yang hadir menyambut baik kerja sama tersebut. Masing-masing dari mereka memaparkan beragam isu ihwal pilkada yang dinilai krusial untuk disoroti. ***
Sumber: Kemendagri
