Palu,- Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riady mengapresiasi perjuangan Gubernur guna mempercepat pembangunan Sulawesi Tengah termasuk upaya pengurangan Angka Kemiskinan, termasuk mempersiapkan Sulteng sebagai Penyangga Pangan Nasional.
Slamet Riady juga mengharapkan agar dibuat siklus yang baik, baik Lahannya, Pupuknya dan Tingkat Produksi dan Pasarnya yang jelas, lalau siklusnya baik pasti sangat berdampak kepada Kesejahteraan Masyarakat.
Hal ini disampaikan Slamer Riady saat bersama jajarannya berkunjungan ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dan disambut langsung oleh Gubernur H.Rusdy Mastura di Ruang Kerjanya, Kamis (4/8/2022).
Kunjungan ini merupakan pertemuan perihal koordinasi Kunjungan Kepala BPK RI yang akan berkunjung Ke Sulawesi Tengah, guna memberikan pengarahan dan pembinaan Tata Kelola Keuangan Negara yang baik kepada Pemerintah Daerah yang direncanakan Tanggal 15 Agustus 2022 nanti.
Gubernur dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas rencana Kunjungan Ketua BPK RI di Sulawesi Tengah. Olehnya Gubernur meminta Kepala Kepala BPKAD agar mengundang Para Bupati dan Walikota Palu untuk bisa bersama sama hadir pada Acara Kunjungan Kepala BPK RI tersebut.
Gubernur juga meminta Dukungan Kepala BPK RI untuk dapat memberikan dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam hal Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang baik, dengan sama-sama mendorong agar Bupati dan Camat dapat memberikan dukungan kepada Masyarakat memanfaatkan Skema KUR dengan Bunga 3%.
Tahun Anggaran 2021 yang lalu Angka Kemiskinan Sulteng menurun di angka 1%, hal ini dipicu penyaluran KUR dengan Bunga yang rendah dan persyaratan yang juga mudah.
Guna memastikan Realisasi penyaluran KUR, Gubernur akan berkunjung Ke Manado untuk berdiskusi dengan Kanwil BRI manado untuk melihat sudah sejauh mana realisasi KUR di Sulawesi Tengah.
Agar pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa dapat lebih berdampak kepada Masyarakat langsung, Gubernur meminta Dorongan Kepala BPK agar dapat memberikan dukungan atas penata kelolaan keuangan Desa yang baik. Ada 2 Program yang Harus didorong untuk Program Dana ADD, antara lain Program BPJS Desa dan Program Smart Village. Menteri Desa, Daerah Tertinggal (Mendes) sudah Menyetujui tetapi belum menandatangani Suratnya, hal ini harus didorong supaya desa bisa mengalokasikan anggarannya.
Selain itu, Sulawesi Tengah sudah ditetapkan sebagai Penyangga Pangan Nasional, khususnya Tanaman Jagung dan sudah disiapkan Lahan seluas 178 ribu Ha, untuk Program Penyangga Pangan Nasional tersebut.
Gubernur juga menyampaikan dukungan kepada Kepala BPK terhadap penata Kelolaan Dana BOS dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Ada beberapa hal yang diminta Gubernur kedepan, salah satunya Kepala Sekolah tidak boleh lagi mengelola Proyek Sekolah yang membuat pikiran Kepala Sekolah tidak Fokus.*
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
