Jakarta,- Sejumlah kampus yang berada di Indonesia menyampaikan sikap mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perwakilan kampus seperti guru besar, dosen dan mahasiswa menilai, antara lain, pernyataan-pernyataan Jokowi telah keluar dari nilai-nilai demokrasi.
Apa saja yang menjadi keprihatinan dari kalangan akademisi di kampus-kampus tersebut? Apa yang mereka sesalkan dari Jokowi dan mereka serukan kepadanya? Simak rangkuman berikut ini,
1. UI (Universitas Indonesia)
Universitas Indonesia (UI) menyampaikan kekhawatiran dan keprihatinan terhadap gejala keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024. Pernyataan sikap yang mengkritik Jokowi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, pada Jumat, 2 Januari 2024.
Prof. Tuti, sapaan Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024, pihaknya merasa perlu untuk menyuarakan pemulihan demokrasi yang terkoyak. Sivitas akademika UI merasa prihatin dengan keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi.
2. UGM (Universitas Gadjah Mada)
Kritik dari kampus juga datang dari UGM. Sivitas kampus UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa, menginisiasi Petisi Bulaksumur sebagai pengingat kepada Kepala Negara Joko Widodo. Kritik tersebut disampaikan karena Jokowi dianggap melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi.
Melalui Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang mendukung presiden untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
3. Unand (Universitas Andalas)
Unand juga menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Berlokasi di area Convention Hall Universitas Andalas, seruan petisi tersebut mencerminkan kekhawatiran sivitas akademika Unand menjelang Pemilu 2024. Sivitas Unand melihat adanya banyak peristiwa yang dianggap tidak wajar.
“Semoga ini dapat menjadi kontribusi dari kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia,” kata Charles Simabura, dosen dari Fakultas Hukum Unand.
Dia menambahkan, aksi digelar untuk menyampaikan manifesto, dengan harapan untuk kejayaan bangsa dan Indonesia. “Ini juga merupakan bentuk solidaritas kami terhadap kampus lain yang telah lebih dahulu melakukannya.”
