Kemudian Masduri juga menyoroti sikap dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking. Padahal ia sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
Ia merinci raw data sudah dikirimkan ke Dewan etik. Hanya saja dewan etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal.
“Itu sudah kami serahkan semua. Kami hanya diminta kalau ada tambahan keterangan dikirim dan kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” kata dia.
Masduri juga sudah menjelaskan ke dewan etik Persepi bahwa survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi, bukan lagi survei manual menggunakan kuesioner kertas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dengan raw data kemudian jadi tolak ukur penyelidikan yang dilakukan oleh dewan etik.
“Kami tidak memahami apa yang dimaksudkan banyaknya perbedaan antara data awal dan data terakhir. Poltracking tidak mendapatkan penjelasan apapun tentang hal ini,” kata dia.
Masduri juga menganggap keputusan dewan etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Ia mengklaim Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data.
Dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, Masduri turut menyoroti tiga hasil survei yang dilakukan anggota Persepi dalam waktu yang berdekatan. Survei LSI, lanjutnya, juga berbeda dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari.
Ia kemudian mempertanyakan mengapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI kemudian sudah mengambil keputusan.
“Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Dewan etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara,” kata dia.
Masduri kemudian membeberkan kiprah Poltracking lama terlibat dalam berbagai kegiatan survei sejak Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024.
Ia menyinggung hasil Quick Count Poltracking paling presisi di antara anggota-anggota Persepi lainnya, termasuk dalam hasil Pilpres 2019 hasil survei hanya selisih 1 persen dan quick count selisih 0,52 persen dengan hasil resmi KPU.
“Paling presisi di antara berbagai hasil lembaga survei. Bahkan Quick count Poltracking di Pilkada Bengkulu 2020 selisih 0%. Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” kata Masduri.
