Sulteng,– Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pemerintah provinsi sulteng tercatat sebanyak 51,02% sudah dilaksanakan lewat e-katalog.
Namun di baliknya, ternyata masih banyak pula transaksi pemerintah provinsi yang belum tercatat dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) disebabkan prosedur dalam e-katalog tidak diselesaikan sampai tahap penilaian kinerja penyedia.
Hal ini disorot Pjs Gubernur Sulteng Dra. Novalia, M.M di hadapan para Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup provinsi sulteng saat membuka Bimtek Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Transaksi e-Katalog di gedung pogombo, Senin (11/11).
Kondisi tadi berakibat timbulnya ‘gap’ yang besar sehingga laporan capaian pemerintah provinsi tergolong rendah di dalam aplikasi bigbox LKPP maupun e-monev LKPP.
“Semestinya habis belanja harus dilaporkan supaya tidak ada gap antara transaksi dan laporan,” usulnya sebagai upaya perbaikan.
