Jakarta,- DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera memetakan zona rawan tsunami.
Langkah itu di ambil setelah menyikapi hasil penelitian BRIN tentang potensi megathrust yang bisa memicu tsunami ke Jakarta.
“Pemetaan zona rawan tsunami perlu segera dilakukan, diikuti langkah mitigasi seperti penguatan tanggul laut, revitalisasi mangrove, dan penyediaan jalur serta tempat evakuasi yang memadai,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah kepada wartawan, Rabu (1/1/2024).
Politikus PDIP itu memandang langkah utama yang perlu dilakukan ialah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system). Dengan begitu, informasi mengenai potensi tsunami bisa disampaikan secara cepat dan akurat.
“Khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara. Edukasi dan simulasi evakuasi juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap situasi darurat,” ucapnya.
Koordinator Komisi A DPRD Jakarta itu memastikan DPRD sangat terbuka dalam pengalokasian anggaran untuk program mitigasi bencana. Ia lantas mendorong digelarnya simulasi terpadu yang melibatkan unsur terkait.
“Kami di DPRD, sangat terbuka untuk pengalokasian anggaran yang cukup terkait program mitigasi ini, termasuk memastikan kesiapan infrastruktur darurat dan logistik bencana. Simulasi terpadu yang melibatkan BPBD, TNI, Polri,” ucapnya.
