JAKARTA,- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti baru-baru ini mengungkapkan bahwa lebih dari 50 juta peserta tercatat tidak aktif dalam membayar iuran. Namun, tidak semuanya berstatus menunggak.
Ghufron menjelaskan, sekitar 17 juta peserta di antaranya adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Sekira 14,8 juta jiwa merupakan PBPU yang menunggak iuran.
“Untuk yang nunggak-nunggak. Tapi yang jelas dari 50-an lebih juta orang yang tidak aktif, tidak semuanya itu nunggak. Jadi yang nunggak itu sebetulnya secara total ya sekitar 17 jutaan yaitu peserta PBPU atau Peserta Bukan Penerima Upah, itu yang non aktif menunggak 14,8 juta jiwa,” ujar Ghufron dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Selain itu, Ghufron menyebut terdapat 18,6 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) yang dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (Mensos).
“PBI JK yang dinonaktifkan sesuai SK Mensos itu ada 18,6 juta jiwa. Dalam hal ini, BPJS itu pengguna juga, jadi tidak menentukan seseorang ini miskin bukan miskin terus diaktifkan, tidak. Artinya bukan BPJS jadi itu Kemensos yang tidak diaktifkan atau non diaktifkan itu 18,6 juta, memang banyak tuh di lapangan segitu. Nah ini menjadi persoalan tersendiri,” tuturnya.
Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan informasi kepada lebih dari 48 juta peserta melalui WhatsApp dan berbagai kanal komunikasi lainnya.
“Nah dari sini lalu BPJS berusaha kalau dia tidak aktif, kasih tahu, yang kita kasih tahu cukup banyak ya, lebih dari 48 juta, kita WA gitu, jadi kita kasih tahu,” katanya.
