TAMBANG RAKYAT LEGAL
Bila legal akan ditata. Diawasi model dokumen lingkungan, kewajiban pada daerah dan permodalan terkontrol. Sulteng memiliki legalitas wilayah pertambangan rakyat (WPR). Sesuai Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomer : 150.K/ MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat.
Mengapa SK Menteri ESDM itu dipacu untuk merealisasikan sejumlah blok pengelolaan IPR di Kabupaten Buol, Tolitoli dan Parigi Moutong. Tugas pemerintah mengatasi masalah. Menegakkan aturan. Syarat dan permodalan IPR. Termasuk kontribusi ke daerah.
Kalau ilegal? Yang diuntungkan siapa? Pemain tambang ilegal juga mesti berbagi. Bagian oknum baju warna A sekian. Baju warna B sekian. Warna C sekian. ‘’Kalau panen baku mengerti. Nanti dikumpulkan,’’ tutur salah satu pemain tambang emas ilegal.
