Gubernur Wajib Tolak WPR Parigi Moutong; Bupati Ditelikung Mafia, Satgas Kejagung Dilapori  

  • Whatsapp

Panjang garis pantai itu, ditambah wilayah pegunungan masuk peta wilayah pertambangan (WP). Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan revisi. Sebagaimana surat Menteri ESDM, Dirjen Nomor T-719/MB.03/DJB.P/2025 tanggal 15 Mei 2025. Tujuan surat, Jakarta meminta data WP disesuaikan. 

Setali dua uang, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid pun menimpali. Sesuai surat Nomor: 500.10.2.3/105/dis.esdm. Tak lama Kepala Dinas ESDM pun menerbitkan surat susulan 500.10.25.7/71.57/MINERBA.

Berita terkait