DONGGALA – Ribuan pegawai PPPK, baik tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan umum di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah demonstrasi menuntut gaji dan pelunasan THR 2025.
Para P3K mengaku bukan meminta pada Pemkab, tapi dengan kesadaran tinggi menuntut hak. Para P3K dengan tertib memasuki halaman kantor Pemkab dan berdialog dengan pejabat kabupaten.
Kepada kailipost.com, Advokat Rakyat Agussalim SH Selasa (7/10/2025) pagi di Palu mengaku bahwa P3K menjadi klien hukumnya. Setidaknya, ada 1.000 P3K Donggala sebutnya terlunta – lunta dengan ‘kolaps fiskal’ untuk memenuhi gaji dan THR yang belum lunas.
Agus menyesalkan bahwa Bupati dan DPRD tak memiliki semangat juang dan tempur melobi pusat memperjuangkan hak – hak rakyat. ‘’Membangun fisik proyek juga janji politik. Membayar gaji P3K juga janji politik itu wakil rakyat dan bupati di Pilkada. Itu saja selesaikan tahun ini,’’ tandas aktivis hukum progresif internasional itu.
Agus berencana akan menggunakan hak hukum dan non litigasi untuk memperjuangkan hak hak dasar P3K Kabupaten Donggala.
Sebelumnya, Ketua DPRD Donggala Taufik menyebut daerahnya mengalami tekanan fiskal. Sehingga kesulitan membayar gaji dan THR para pegawai kontrak setara ASN tersebut. Tekanan fiskal akibat pemangkasan dan efisiensi transfer keuangan daerah (TKD) baik DAU dan DAK. Taufik tak menyebut jelas kebutuhan untuk pembayaran gaji P3K. Juga tak menyinggung upaya pengurangan belanja fisik di daerahnya. ***
