JAKARTA – Puluhan, setidaknya ada 18 gubernur ramai – ramai menemui Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menolak pemangkasan transfer keuangan daerah atau TKD. Para gubernur datang ke kementerian keuangan Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Disebut kompas.tv ada lima gubernur tidak hadir dan delapan diwakilkan. Nampak hadir Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan gubernur lainnya.
Semua gubernur yang hadir berkeluh kesah dengan kebijakan pemotongan TKD. ‘’Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat,” ujar Sherly. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meminta Purbaya mengevaluasi pemotongan transfer ke daerah (TKD).
GANGGU PROGRAM NASIONAL
Pemotongan TKD mengganggu fiskal dan likuiditas keuangan daerah. Baik di provinsi, kabupaten dan kota. Akibatnya, banyak program nasional tidak dapat di cover secara maksimal daerah.
Bila program nasional terganggu akibat pemotongan TKD, maka yang rugi juga kembali ke pemerintah pusat. Daerah tidak dapat lagi disudutkan sebagai beban fiskal keuangan negara. Pandangan tersebut telah mengukir fakta hingga akhir tahun 2025.
Rekrutmen P3K dilakukan formasi dan ketentuannya pemerintah pusat. Namun beban pembiayaan diserahkan ke daerah. Di sisi lain, semua daerah dipangkas TKD. APPSI menceritakan hal tersebut depan Menkeu Purbaya. ***
