Telah jadi rahasia umum, sejumlah oknum pejabat seragam alat negara, politisi serta cukong ‘bermain’ di lingkar tambang emas Bulu Masomba tersebut. Safri juga seolah ‘menampar pejabat berbintang’ yang menyebut di Sulteng tak ditemukan tambang ilegal yang terbuka. ‘’Ada Gajah di pelupuk mata’’ kok masih menyebut tak tampak?
Kepada media ini, wakil rakyat Dapil Morowali dan Morowali Utara mengaku cukup butuh waktu berbulan – bulan mengumpulkan keterangan, data dan kajian media arus utama terkait ‘perendaman tanah mengandung emas’ menggunakan CN (sianida) di lingkar tambang Poboya itu.
Anleg PKB bahkan menyebut, ‘’Perendaman emas ilegal di wilayah KK CPM bukan pelanggaran biasa, ini kejahatan lingkungan terorganisir yang dibiarkan berlangsung tanpa ada upaya hukum yang tegas,” ujarnya, Senin (12/1/2025).
‘’Saya tau risikonya saudara. Karena yang bermain di lokasi perendaman banyak pihak dan oknum. Tapi ini berbahaya bagi warga Lembah Palu bila hujan dengan intensitas tinggi dua hari maka air dengan CN akan meluap ke masyarakat. Rakyat akan terdampak banjir bercampur zat kimia bahaya. Perendaman juga tak berizin, siapa yang dirugikan?,’’ terangnya via telepon meyakinkan redaksi.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan merkuri dan sianida selain mencemari tanah dan air, juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat sekitar, termasuk risiko keracunan akut dan penyakit kronis.
“Ini adalah praktik berbahaya dan jelas melanggar hukum. Penggunaan merkuri dan sianida secara bebas tanpa prosedur yang benar mengancam kesehatan masyarakat luas,” ucapnya.
Safri membeberkan temuan Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah yang mencatat sekitar 850 ton sianida ilegal diduga beredar setiap tahun di areal pertambangan emas ilegal Poboya.
Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan kegagalan serius negara dalam mengendalikan distribusi bahan beracun dan berbahaya (B3).
