Berikut solusi cerdas terungkap di Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 15 April 2026 lalu. Forum tersebut memfokuskan pembahasan pada upaya mencari solusi atas krisis finansial perusahaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak boleh tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah sangat penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas investasi, tetapi juga melindungi nasib para pekerja lokal yang terdampak.
“Pemerintah harus hadir karena ini menyangkut penyelamatan investasi sumber daya alam kita. Dampak sosial ekonominya bagi masyarakat sangat berbahaya jika tidak diantisipasi sejak dini. Tak cukup hanya dengan kritik, harus ada solusi nyata,” tegasnya.
