Safri secara khusus menyinggung kasus PHK yang terjadi di kawasan industri Morowali Utara, termasuk di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Ia menilai, kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa perlindungan terhadap pekerja masih lemah.
“PHK yang terjadi harus menjadi perhatian serius. Negara tidak boleh abai. Harus ada jaminan perlindungan kerja dan kepastian bagi para buruh agar mereka tidak menjadi korban dari dinamika industri,” tegasnya.
Lebih jauh, Safri mengungkapkan bahwa buruh di Sulteng hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari ketidakpastian kerja, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, hingga ancaman keselamatan kerja yang terus menghantui.
Selain itu, persoalan upah juga masih menjadi isu krusial. Ia menilai buruh lokal kerap tersisih di tengah masuknya tenaga kerja dari luar daerah, tanpa adanya kebijakan afirmatif yang berpihak pada tenaga kerja lokal.
Safri juga menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya di sektor industri dan pertambangan yang memiliki risiko tinggi. Ia menegaskan bahwa nyawa pekerja tidak boleh dipertaruhkan demi keuntungan ekonomi semata.
“Keselamatan kerja adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai kelalaian dalam penerapan K3 justru merenggut nyawa para buruh,” ujarnya. ***
