BPK RI sebelumnya menemukan potensi kekurangan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Alat Berat dengan nilai sedikitnya mencapai Rp17,44 miliar. Versi Safri, nilai kebocoran bisa capai ratusan miliar rupiah.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan segera memproses potensi penerimaan yang belum masuk ke kas daerah.
Safri menilai angka yang ditemukan BPK kemungkinan hanya merupakan sebagian kecil dari potensi sesungguhnya yang belum tergali, terutama dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu motor utama perekonomian Sulteng.
Ia menyoroti potensi kebocoran penerimaan daerah yang nilainya dapat mencapai ratusan miliar rupiah apabila pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak tidak dilakukan secara maksimal, khususnya pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) dan Pajak Alat Berat yang digunakan perusahaan tambang.
“Kami melihat ada potensi besar yang belum dimaksimalkan. Perusahaan tambang menggunakan bahan bakar dalam jumlah sangat besar setiap hari, tetapi kontribusi penerimaan Pajak BBKB belum mencerminkan potensi yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Safri, aktivitas pertambangan di Sulteng yang terus berkembang seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun kenyataannya, kontribusi dari sektor perpajakan tertentu masih belum optimal.
Selain BBKB, Safri juga meminta Pemerintah Provinsi Sulteng memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi Pajak Alat Berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan.
Ia menilai alat berat yang beroperasi dalam jumlah besar di kawasan tambang merupakan objek pajak potensial yang selama ini belum tergarap maksimal, padahal keberadaannya menjadi bagian vital dalam seluruh proses produksi pertambangan.
“Kalau kita serius ingin memperkuat kas daerah, maksimalkan juga Pajak Alat Berat. Sektor tambang memakai alat berat setiap hari dan dalam jumlah besar. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah,” katanya. ***
