HAK GUNA USAHA
Pemprov Sulteng juga menghadapi tantangan penyelesaian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), legalisasi aset daerah, hingga terbatasnya anggaran untuk mempercepat sertifikasi aset pemerintah maupun masyarakat.
Gubernur berharap pemerintah pusat melalui ATR/BPN dapat memberikan dukungan yang lebih besar, termasuk penambahan kuota program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kemudahan proses sertifikasi aset pemerintah daerah.
“Harapan kami, seluruh aset pemerintah daerah maupun tanah masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, tertib administrasi aset dapat terwujud dan konflik pertanahan dapat terus ditekan.”
