PALU, 31 Agustus 2026 – Polemik kegiatan belanja jasa tenaga ahli di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2,3 miliar di APBD TA 2026 terus bergulir. Publik menanyakan besaran pagu di paket dengan nama kegiatan yang masih sumir.
Hingga kini, publik mendesak penanggung jawab program dan kegiatan sekretariat Pemprov segera memberikan keterangan yang transparan, profesional dan terbuka. ‘’Kalau tidak kita menduga inilah cara – cara yang kurang profesional menggunakan ruang tender digital. Kalau dibatalkan ada mekanismenya. Dan tampilannya mestinya sudah dihapus karena dibatalkan. Bukan on process,’’ kata pengusaha Sulteng yang memahami e-katalog, dengan menambahkan hingga siang ini (31/8/2026) data INAPROC masih menayangkan kegiatan tersebut.
Sumber pengusaha yang enggan disebut identitasnya menyebut bahwa; Proses pembatalan status paket di aplikasi INAPROC idealnya akan berubah dari “On Process” menjadi “Batal”.
Meskipun statusnya sudah dibatalkan, rekam data atau nilai paket biasanya tetap tercatat dalam sistem sebagai bagian dari rekam jejak (jejak digital) administrasi pengadaan. Rekam data ini tidak berarti kontrak atau transaksi tersebut masih berjalan, urainya.
MEKANISME PEMBATALAN
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pokja Pemilihan: Pembatalan diajukan oleh pihak instansi/Satker terkait (misalnya PPK atau Pokja) dengan menyertakan alasan yang sah, seperti kesalahan dokumen persiapan, perubahan anggaran, atau kendala teknis lainnya. ‘’Jadi tidak sekadar batal saja memberikan alasan ke publik tapi ada jejak digital dan tayangan masih proses. Bahaya itu,’’ tandasnya.
VIRAL DIBATALKAN
Sejumlah media on line melansir pernyataan Kepala Dinas Kominfo Santik Sulteng, Wahyu Agus Pratama tentang pembatalan paket kegiatan di Biro Umum Setdaprov itu. Tapi media masih mempertanyakan paket sedang diproses ke PT Media Jendela Sulawesi.
Agus ke redaksi juga membenarkan pernyataannya bahwa paket dengan judul ‘jasa tenaga ahli’ ke PT Media Jendela Sulawesi sudah dibatalkan. Tapi petugas admin di biro bersangkutan belum juga memroses.
Apakah benar sas sus libatkan orang gubernur yang ditugasi untuk branding kinerja? Agus enggan banyak komentar. ***
