Ia juga meminta jalan inspeksi diperbaiki hingga dapat dimanfaatkan petani, serta memastikan lahan masyarakat yang dilalui jaringan pipa mendapatkan kompensasi terlebih dahulu.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Anwar.
Terkait investasi, Gubernur menegaskan pemanfaatan sumber daya air harus tetap dibagi secara adil.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegasnya.
Anwar juga meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Bumi Raya dan Witaponda. Warga yang belum memiliki keterampilan, menurutnya, dapat diberikan pelatihan agar memiliki kesempatan bekerja.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” ujarnya.
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dan hadir sebagai pelayan masyarakat.
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat ikut mengawal seluruh kesepakatan yang telah dibuat dan membentuk tim kecil yang dapat melaporkan langsung kepadanya apabila masih terdapat komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan dan koordinasi selama pengembangan kawasan. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama daerah, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, serta tetap memperhatikan lingkungan.
Dengan peresmian tersebut, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan prinsip bahwa investasi harus berjalan seiring dengan kepentingan rakyat. Pembangunan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan sumber air, lahan, akses, pertanian, dan kesempatan kerja masyarakat tetap terlindungi. **
