PALU, 10 September 2026 – Tata kelola penyaluran bahan bakar migas bersubsidi khususnya solar di Kota Palu, Sulawesi Tengah hingga kini masih amburadul. Bahkan dapat dinilai gagal. Walau telah dibentuk satuan tugas (Satgas).
Amanat negara, subsidi wajib sampai di pintu – pintu rumah rakyat. Bukan, malah rakyat antri berjejer hinga berebut haknya di SPBU. Minyak subsidi diperebutkan untuk diperjualbelikan mengeruk demi perut serakah. Mengambil minyak solar subsidi adalah korupsi.
ANTRIAN PANJANG
Antrean mobil, truk dan kendaraan di atas empat roda mengular di beberapa SPBU Kota Palu karena terbiasa, menjadi biasa di mata aparat penegak hukum. Padahal, solar yang diperebutkan adalah subsidi (bantuan) negara. Benarkah yang antre mengular itu penerima manfaat yang disyaratkan undang undang bantuan subsidi negara?
Sumber kami, salah seorang penegak hukum menyebut dengan keras ada mafia minyak solar subsidi di daerah ini. Mulai dari oknum yang punya jatah tiap hari berton – ton sampai dengan pengusaha hitam pengepul solar subsidi yang diperjualbelikan kembali.
‘’Kalau mau tegas sikat semua. Jangan oknum aparat yang diduga punya jatah saja. Tapi yang punya SPBU, yang jaga SPBU, mobil siluman sampai pengusaha hitam pengepul solar subsidi,’’ terangnya.
Pihak Polda Sulteng, Direktorat Kriminal Khusus, diharapkan sudah saatnya bertindak tegas. Termasuk pihak Propam Polda Sulteng. ‘’Harus tegas dulu dari atas sampai ke bawah. Ini semua kesannya tak ada keseriusan. Nanti rakyat mulai marah baru sibuk mengamankan,’’ sentil seorang Tokoh Pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan Islam Sulteng.
SOPIR TRUK DEMO
Ratusan sopir dan kru truk kontainer di halaman Kantor Wali Kota Palu, (09/09/2026) demonstrasi. Massa
menyampaikan keluhan terkait penggunaan QR Code BBM subsidi yang dinilai sering bermasalah dan tidak bisa digunakan di sejumlah SPBU, termasuk SPBU Mamboro. Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin akhirnya mengajak dialog utusan sopir truk.
“Pihak kami mengeluhkan soal QR Code saat ingin mengisi BBM di SPBU selalu terkendala dan terblokir. Namun yang kami herankan, kendaraan lain saat mengisi solar aman-aman saja. Entah mereka menggunakan QR siluman, justru kami yang resmi menggunakan QR tidak terlayani karena terblokir,” kata Abdul Wahyudin, Ketua Serikat Aliansi Buruh Sulteng.
PRAKTIK QR CODE
Perwakilan Pertamina Patra Niaga Made Bilan menjelaskan pemblokiran QR Code tidak hanya terjadi di Palu, tetapi juga dialami sebagian besar konsumen di wilayah lain.
Kemungkinan, penyebab QR Code atau barcode tidak dapat digunakan di SPBU:
Pertama; QR Code digunakan di wilayah lain atau dipinjamkan dalam waktu berdekatan dengan transaksi di Palu
Kedua; Melakukan transaksi secara berulang dalam satu hari; Ketiga; Bertransaksi dengan volume tidak wajar, melebihi kapasitas tangki kendaraan; Keempat; Pendaftaran dibantu jasa atau pihak ketiga, sehingga QR Code diperjualbelikan dan digunakan pihak lain. ***
