NARASI | andono wibisono : praktisi media
COUP D’ETAT – Atau Kudeta. Dapat dilakukan dengan tanpa konstitusi. Seperti kudeta kudeta milter di Afrika dan negara lain. Dapat pula dilakukan dengan tameng konstitusional. Sebuah rencana menempuh jalan konstitusional, memang diberi jalan demokrasi. Jalan itu kadang dapat digunakan untuk kudeta.
Merah – Biru, saya menyebutnya aliran politik. Bukan warna partai politik. Karena saya tau, itu cara konstitusional menghindari jeratan atau perundungan hukum. Merah dan Birulah asumsi saya di belakang rencana pemakzulan, mosi tidak percaya hingga gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mari ikuti tesisnya;
Pertama; Politisi di Indonesia, mengaku atau bohong sekalipun, Gibran bukan politisi anak kemarin sore. Ia memiliki kapasitas karena pernah menjadi wali kota. Dan ‘titisan’ super magnet politik bapaknya, Joko Widodo. Beredar narasi di sosial media bahwa menjelang Pilpres 2024 lalu, bahwa Puan Maharani ingin ketemu Gibran, tapi ditolak. Anies juga demikian, Gibran tidak mau ketemu.
Kedua; Jokowi dengan tegas ke ‘Bocor Alus Tempo’ menyebut bahwa ia tidak menenteng nenteng Gibran agar dipinang Prabowo Subianto. Bahkan sebaliknya. Kata Jokowi, Prabowo lah yang meminta Gibran ke orang tuanya. Fix? Sampai sekarang tak ada yang membantah. Artinya? Gibran diambil jadi Wapres, Prabowo menang 58 persen. Teori apa pun akan membenarkan bahwa ekor jas Jokowi memiliki keterpengaruhan besar ke Paslon Capres Cawapres 02 2024 lalu.
Ketiga; Gibran harus Dikudeta. Agar tidak menghalangi kesempatan dan peluang elit lain menjadi presiden atau wakil presiden. Caranya, cari salahnya. Termasuk ijasah SMA-nya. Lihat siapa saja yang sering lantang dan asal dari mana orang – orang itu? Apakah aliran politik biru? Juga merah? Kini mereka ‘mengakali’ putusan Mahkamah Konstitusi untuk dibawa ke ranah politik, DPR RI. Kudeta gagal di MK. Kini mencoba kudeta lewat politik sebagaimana dulu Gus Dur;
Keempat; Sehari dua putusan MK, suara ‘politik’ mulai terdengar dari Senayan. Ada politisi Nasdem, Toni Tezar mengusulkan pemakzulan Gibran. Suratnya beredar kemana mana. Saan Mustapa, wakil ketua DPR dari Nasdem akan mengecek jawaban formalitasnya. Usai Toni, ada politisi PDIP, Komarudin Watubun. Ia meminta Gibran mundur karena terbukti putusan MK, yang bersangkutan tak memiliki ijasah SMA atau sederajat. Klop tesis saya membenarkan fenomena politik saat ini.
Elit elit politik ini tidak menyadari bahwa bonus demografi adalah keniscayaan. Gibran simbol anak muda. 2029, diprediksi 65 persen pemilih di Pilpres 2029 adalah gen Z, dan milenial.
Kalau anda sekarang kasar, dan terus terusan menyoal sistem akademik luar negeri WAJIB sama dengan di Indonesia, maka ada puluhan ribu anak anak muda yang kini pathway setelah lulus SMP untuk menuju jenjang kuliah di luar negeri. Ada juga jalur Fondation corse akan membenci kalian. Dan awas ! Akan ditumpahkan di Pilpres 2029. Silakan dibuktikan kalau tidak percaya. Belajar kemenangan anak Marcos di Filipina.
Goyangan ke Gibran makin tak terkendali ke depan apabila Jokowi terbukti menjadi Ketua Umum PSI sebagaimana santer di sosial media. Gibran makin dikuyo kuyo, karena hanya itu jalan menghancurkan namanya secara terus menerus ke publik, walaupun dasarnya kebohongan, ketidakjujuran dan nafsu berkuasa.
Tapi, Jokowi itu papan caturnya sulit ditandingi elit politik lainnya. Ia banyak memiliki kuncian. Saat dia 10 tahun presiden mana ada partai politik yang benar – benar oposisi? Ia tahu cara mengunci partai A, B, C sampai D. Ia juga punya banyak plane A, B dan seterusnya. Ia mastermind politik. Prabowo sendiri mengakui. Dua kali kalah dan menang karena ‘aliansi’ dengan Jokowi. Ini sejarah Indonesia, bukan fiksi. ***
