(BBM SUBSIDI POTENSI KONFLIK HORISONTAL DI PALU)
Bapak Presiden Prabowo yang kami hormati;
Doa kami Bapak selalu sehat, walafiat yang paling utama, doa yang sama untuk sekeluarga besar tuan presiden…
Izinkan kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto, Panglima Tertinggi di Republik Indonesia. Saya 27 tahun sebagai jurnalis di sebuah kota kecil, Palu namanya. Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.
Bapak Presiden Prabowo, saya mengutip kembali salah satu pidato bapak, ‘’Sekecil apapun uang negara harus diselamatkan dan sampai ke rakyat.’’ Janji bapak terus kami jaga. Saatnya bapak tunaikan di negeri Tadulako ini.
Subsidi BBM tujuan negara membantu masyarakat aktivitas ekonomi, kerja dalam kota, petani, nelayan hingga buruh bangunan. Subsidi BBM adalah ‘bantuan’ harga bahan bakar minyak ke rakyat. Menyalahgunakan bantuan negara secara sengaja dan atau dengan tidak sengaja, bersama – sama dengan korporasi dan atau tidak bersama – sama adalah tindakan pidana korupsi. Fakta ini yang ingin kami sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo di istana.
Rasa keadilan, kemanusiaan kami sebagai wartawan terusik. Setiap hari pukul 08.00 – 22/23.00 WITA seluruh SPBU di Kota Palu mengular panjang hingga nyaris satu Kilometer. Dulu antrean hanya pasokan ‘Solar subsidi’ tapi kini sudah merambah ke pasokan BBM jenis Pertalite.
Kawan kawan wartawan sudah jenuh menulis, menyampaikan keluhan publik, mengabadikan video dan foto disebarluaskan ke masyarakat. Bahkan, ada segelintir kawan kami wartawan juga mulai ‘diancam’ orang orang yang terganggu.
Bapak Presiden Prabowo adalah satu satunya harapan kami. Bila Bapak tidak segera bertindak, maka letupan letupan kecil, gesekan di lapangan, panas warga antri berjam – jam hanya butuh satu – 10 liter bersama – sama dengan truk, mobil yang ‘bayaran’ untuk dijual belikan kembali ke penadah BBM Subsidi.
Potensi konflik horisontal mulai terjadi semalam, Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 22.12 Wita di sebuah SPBU Jalan Diponegoro Palu Barat. Di SPBU ini malam itu sepanjang hingga mendekati lokasi Grand Mal Palu. Lurus antrean truk, mobil box, dan roda empat lainnya. Seorang warga mengamuk, sambil membawa senjata tajam. ‘’Tidak ada gunanya di sini (SPBU) dijaga TNI Polisi. Ini SPBU cari kekayaan bukan melayani,’’ tutur warga yang viral di media sosial platform facebook akun Aco Qunia.
Bapak Presiden, kami bersama kawan jurnalis semalam ke tempat kejadian perkara (TKP) semalam. Untuk Mendengar, melihat, mengamati, memantau bahkan mewawancarai sejumlah sopir truk dan pengendara roda empat yang antri BBM jenis Solar subsidi.
Kesimpulan sementara Kami harus Sampaikan ke Presiden Prabowo. Karena pemandangan antrean BBM sudah lama, mafia yang sudah melibatkan sejumlah anak buah bapak baik di jajaran TNI dan Polri yang kami sebut sebagai Oknum merusak jiwa kerakyatan dan pengabdian sumpah prajurit dan jiwa bhayangkara.
Bapak Presiden juga kami harapkan mengusut siapa saja politisi, swasta dan pejabat di Pertamina terlibat untuk diganti dan diproses secara hukum. Termasuk yang sudah menjadi rahasia umum di Kota Palu istilah ‘kencing di laut’ kapal kapal yang memuat pasokan BBM subsidi sebelum memasuki wilayah perairan tujuan Depot Pertamina.
Bapak Presiden Prabowo kebanggaan kami, Harapan kami terakhir di negara ini. Sebagai jurnalis, saya pun bukan tak percaya lagi penindakan aparat penegak hukum dan penegak NKRI yang terus terjadi berulang – ulang. Tidak ada efek jera. Terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang Palu menyebutnya ‘Seolah Olah Operasi’
Tuan Presiden Prabowo, penjaga Republik Indonesia yang hingga kini masih kami percayai….izinkan kami wartawan menguraikan sejumlah temuan – temuan yang sudah sering dan masif dipublis tapi tak ada tindakan nyata dari anak buah bapak di lapangan.
A. Penyalahgunaan Barcode BBM Subsidi;
Modus Gandakan Barcode; Ada satu peristiwa Satu warga pengendara mobil antri BBM Pertalite. Sesampai di depan petugas SPBU, ia diberitahu tak dapat mengisi sebesar Rp300 ribu, karena terbaca dari layar baca scene barcode pada hari yang sama mengisi BBM Pertalite di SPBU lain. Ia pun kaget dan tak terima langsung melapor ke bagian Cyber Crime Polda Sulteng. Meminta siapa pemilik mobil yang menggunakan barcode subsidi BBM-nya. Hingga kini korban ‘digandakan barcode subsidi Pertalite’ sehari – hari adalah dosen sebuah universitas negeri, curhat ke beberapa media. Tak ada tindakan walau sejumlah media melansir.
B. MOBIL NOPOL LUAR MERUSAK KUOTA BBM
Antrian mengular truk truk, mobil box, mobil trailer, mobil mini bus dan ranmor berebut subsidi Solar yang mencurigakan banyak Ranmor dengan nomor plat kendaraan bukan wilayah Sulawesi Tengah. Ketidaktegasan aparat Pertamina, Pemda, TNI/Polri atas peristiwa tersebut makin mencurigakan.
Bapak Presiden, setiap daerah mendapat kuota BBM subsidi dari Pertamina berbeda – beda. Kuota ditentukan sesuai dengan prosedural yang disyaratkan dengan kebutuhan wilayah masing – masing. Termasuk jumlah ranmor berkebutuhan khusus subsidi Solar dan Pertalite.
Kalau jatah kuota itu juga ‘diambil’ truk, mobil dan Ranmor berat dengan Nopol luar Sulteng apakah itu tidak menyalahi tata kelola kuota BBM subsidi yang diatur Pertamina dan negara? Itu penyalahgunaan subsidi negara jelas itu adalah merugikan negara, menggagalkan program nasional (subsidi) undang undang banyak dilanggar. Bukan hanya UU Tipikor saja. Tapi hingga kini seakan hukum tidak ada. Di lapangan hanya siapa yang kuat. Kuat kolusi, konspirasi, dan lainnya.
Bapak Presiden Prabowo, daerah kami pernah dilanda konflik horisontal atas nama agama. Konflik Poso hingga bertahun – tahun. Rakyat dan daerah banyak kerugian. Investasi tak bisa masuk. Negara rugi karena ekonomi melambat bahkan sekarat. Kini, jangan sampai terjadi konflik horisontal atas nama ‘kendaraan bukan DN’ dan ‘luar DN’ bila terjadi akan dipakai sebagai isu antar daerah. Siapa pemilik mobil mobil Nopol NON DN itu? Siapa yang mengoordinir? Siapa mafia BBM Solar? Benarkah dekat oknum TNI/Polri? Benarkah ada oknum Polri pejabat sekelas perwira memiliki jatah solar setiap hari satu ton? Siapa pemilik SPBU?
Demikian surat terbuka kami profesi wartawan kepada Bapak Presiden yang sudah lelah mengritik, mengawasi, menyebarluaskan hasil investigasi tapi hanya ‘viral lokal’ setelahnya kembali ke pengaturan awal. Antrean panjang seolah hal biasa.
Palu, 11 Oktober 2026
wartawan Sulteng
