Oleh: Dr. Taufik S.Sos.I., MSI || Dosen Ilmu Komunikasi Konsen Semeotika Koamunikasi Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
RENTETAN Dinamika hukum di Jakarta yang menyasar syarat administratif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menciptakan guncangan hebat pada rantai pasokan makna politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebagaiparpol yang telanjur melekatkan diri pada identitas “Jokowisme” dan personifikasi Gibran, PSI di tingkat daerah menghadapi ancaman krisis penanda yang akut.
Hiper realitas politik Jakarta yang tadinya penuh kilau kemudaan kekuasaan, tiba-tiba bertransformasi menjadi tanda kerentanan akibat sengkarut legalitas dokumen pendidikan.
Namun, di tengah retaknya simulakrum politik Jakarta—yang dalam teori Jean Baudrillard pada buku Simulacra and Simulation (1981) disebut sebagai dunia penuh kepalsuanvisual media, PSI Sulawesi Tengah (Sulteng) menemukanjangkar penyelamatnya pada sosok Ahmad Ali.
Kehadiran tokoh senior nasional asal Morowali ini selaku Ketua Harian DPP PSI bertindak bagai benteng simbolik (bulwark). Ia mampu menutup celah kerawanan tanda dari pusat dengan menghadirkan tanda baru yang lebih membumi bagi publiklokal.
Peristiwa hukum di Mahkamah Konstitusi maupunMahkamah Agung yang menguji keabsahan administrasi ijasah Gibran memanglah proses yudisial, tetapi kita tidak boleh naif dan menganggapnya murni steril dari efek politik. Rentetan putusan tersebut bertindak sebagai penanda kerentanan langsung bagi eksistensi strategis PSI.
Sebab, simbol tertinggi parpol ini adalah Kaesang Pangarep, yang notabene merupakan adik kandung dari Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra dari Joko Widodo. Hubungan genealogis yang karib ini membuat setiap riak hukum di Jakarta otomatis merembet menjadi gempa politik bagi psikologis kader di tingkat tapak daerah.
Secara semiotika komunikasi politik, eksistensi Ahmad Ali sebagai “benteng” bagi PSI Sulteng dapat dibedah melaluitiga pergeseran kode berikut.
Pertama, penggantian tanda dari “Simbol Jakarta” menuju “Ketokohan Organik”. Sebelum Ahmad Ali memegang kendali mesin partai, daya tawar PSI Sultengsangat bergantung pada penanda eksternal, yaitu foto Kaesangdan baliho Gibran yang dikirim secara massal dari pusat. Ketika legalitas sang wapres digoyang di ruang sidang, kebergantungan ini berubah menjadi liabilitas politik.
Masuknya Ahmad Ali mendekonstruksi ketergantungan tersebut. Secara semiotik, figur Ahmad Ali di Sulteng adalahsebuah tanda ketokohan organik (organic sign). Sejarah mencatat rekam jejak politiknya bukanlah bentukan kosmetik media semalam, melainkan hasil tempaan teritorial yang panjang di bumi Tadulako.
Jauh sebelum memegang tongkat pimpinan pusat di Jakarta, ia telah mengakar dalam memori kolektif lokal sebagai mantan Bendahara Umum Golkar Sulteng, legislator di DPRD Morowali periode 2009–2014, hingga arsitek utama yang membesarkan NasDem di Sulteng, Ketua DPW dan Ketua Fraksi di DPR-RI.
Akumulasi modal historis dan jaringan patronase tapak yang kokoh inilahyang menjadi penjamin baru (signifier) ketika jangkar pusatgoyah. Ia menggantikan narasi “Anak Muda Jakarta” dengannarasi “Tokoh Daerah yang Berpengaruh Nasional”.
Kedua, peralihan dari politik estetika menuju solidaritasteritorial. Badai polemik syarat pendidikan di pusatmemunculkan persepsi bahwa politik elite dipenuhi intrikprosedural yang berjarak dari rakyat. Jika PSI Sulteng hanyabertahan dengan kode verbal defensif dari Jakarta, merekaakan semakin teralienasi dari realitas masyarakat bawah.
Di sinilah Ahmad Ali memainkan perannya sebagai perisai taktis. Melalui serangkaian agenda agresif seperti Rapat KoordinasiDaerah (Rakorda) di Palu, Donggala, hingga Sigi, Ahmad Ali mengubah kode komunikasi partai. Dari yang awalnya berupakomoditas estetika digital, digeser menjadi gerakan teritorialyang nyata. Pesan komunikasinya sangat tegas: kekuatan PSI menuju Pemilu 2029 tidak boleh lagi sekadar bertumpu pada mitos ketokohan figur pusat, melainkan wajib ditopang oleh soliditas struktur organisasi di akar rumput yang bernyawa.
Efek magnetis strategi komunikasi teritorial ini bahkanmemicu migrasi gerbong politik lokal di tingkat legislatifKota Palu baru-baru ini untuk memperkuat barisan baru partaiini.
Ketiga, mengamankan mitos “Masa Depan”. Gugatan hukumdi pengadilan sejatinya adalah instrumen yang digunakan oleh lawan politik untuk meruntuhkan mitos keberlanjutan masa depan yang dijanjikan oleh trah politik lama. Tanpa bentenglokal yang kuat, kader di daerah akan kehilangan orientasi dan mengalami demobilisasi akibat ketidakpastian opini publik.
Sebagai jangkar politik, Ahmad Ali secara semiotik berhasilmempertahankan mitos harapan tersebut. Melalui orasi politiknya yang optimistis bahwa PSI akan menembus parlement threshold, ia memberikan suntikan makna baru: bahwa masa depan parpol tidak ditentukan oleh ketukan palu hakim di Jakarta, melainkan oleh kerja-kerja politik di bumi Sulawesi Tengah. Dengan menjanjikan proteksi internal bagipara pengurus, ia menggeser kecemasan hukum nasionalmenjadi optimisme institusional lokal.
Pada akhirnya, jika polemik administrasi kenegaraan di pusat berpotensi meretakkan simulakrum politik PSI secara nasional, posisi Ahmad Ali adalah antitesis penyelamat bagiPSI Sulteng. Ia berhasil merebut kendali tanda politik di tingkat daerah, mengalihkan perhatian publik dari riuh perdebatan hukum Jakarta menuju konsolidasi nyata di wilayah Palu dan sekitarnya. Ahmad Ali membuktikan bahwa sebuah partai politik di daerah tidak akan mudah tumbang oleh badai simbolik di pusat, asalkan memiliki benteng lokal yang memiliki akar kultural, kapital politik yang kokoh, sertanarasi komunikasi yang membumi dan sensitif terhadap dinamika di sekitarnya. ***
