JAKARTA, 11 November 2026 – Sejak mantan Jaksa muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung Febri Adriansyah menjadi tersangka, beberapa kasus denda ke perusahaan pertambangan nikel oleh Satgas PKH – penertiban kawasan hutan ‘sepi’ memberi kabar ke publik.
Benarkah Satgas PKH sudah tak bernyali lagi seperti dulu? Lantas bagaimana kabar beberapa perusahaan tambang nikel yang terkena denda triliunan rupiah karena disangkakan merusak kawasan hutan? Kapan denda dibayar? Atau belum dibayar ke negara? Atau kasusnya hilang?
BACA BERITA TERKAIT : https://kailipost.com/2025/11/konsesi-pt-bumi-morowali-utama-di-desa-gubernur-disanksi-satgas-pkh-rp23t-atau-penjara.html
BERITA SEBELUMNYA : https://kailipost.com/2025/11/setahun-lagi-akan-angkat-kaki-bmu-keburu-tertangkap-satgas-pkh-nambang-nikel-ilegal-di-hutan.html
Sumber sumber redaksi di Jakarta menyebut bahwa kasus denda PT Bumi Morowali Utama (BMU) yang sebelumnya wajib membayar ke negara Rp2,3 triliun diduga belum jelas. Karena Satgas PKH pasca Febri Adriansyah, drop alias tak lagi ada gebrakannya.
Akibatnya, kata sumber sejumlah perusahaan tambang nikel, emas dan timah yang harusnya wajib membayar denda ke negara juga tak ada lagi kabar beritanya. ‘’Rakyat wajib terus meminta transparansi Satgas PKH. Apakah perusahaan perusahaan itu menaati dengan membayar denda ke negara karena merusak hutan, atau bagaimana? Jangan ada dusta di antara kalian ke negara,’’ tukas aktivis lingkungan di Jakarta ke redaksi hari ini.
SIAPA PT BMU KENA DENDA ITU
PT Bumi Morowali Utama (BMU) aktivitasnya di Desa Wosu, Kabupaten Morowali. Izin tambang nikelnya didenda Rp2,3 triliun atau pidana. Satgas menemukan BMU mengambil wilayah hutan untuk kepentingan di luar konsesinya. Alias nambang di luar koridor.
Satgas PKH menemukan bahwa BMU menambang di luar kawasan yang diizinkan. Atau dapat disebut ilegal. Di Morowali dikenal dengan ‘menambang di koridor’ atau diplesetkan perusahaan ‘Pelakor’ (Praktik Nambang di Koridor).
Siapa sebenarnya BMU itu? Pada mode AI tidak ditemukan siapa pemilik perseroan terbatas itu. Hanya menyebut beralamat di Soho Podomoro City Lantai 30 Unit 02, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat. Tak ada data tracking di google sang pemilik saham PT BMU. Sangat tertutup?
Di laman Companyhouse.id pun redaksi hanya menemukan seputar izin, lokasi, luas dan masa kontrak menambang. Lagi-lagi tak menemukan siapa pemilik BMU.
PT BMU, didirikan sejak 2011. Memiliki izin tambang atau IUP operasi produksi berkode 3472062122014108. BMU Oktober 2026 lalu batas izinnya.
BMU kantornya di desa asal Gubernur Sulteng, yaitu Desa Wosu, Kabupaten Morowali yang menjadi ‘surga nikel’ Indonesia. Bahkan dunia. PT Bumi Morowali Utama memiliki konsesi 1.963 hektare di Desa Laroenai, Kecamatan Wosu, Kabupaten Morowali. ***
