PERTUMBUHAN ekonomi provinsi sulawesi tengah pada tahun 2016 sebesar 9,98 persen, dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi baik di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) maupun tingkat Nasional. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dipangil rapat bersama Presiden RI bersama jajaran para menteri.
Pemerintah Provinsi Sulteng pada 2016 telah melakukan pencapaian program sebagai berikut. Pertama pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi tengah pada tahun 2016 sebesar 9,98 persen. Kedua, PDRB perkapita Sulteng meningkat signifikan dari Rp31,88 juta pada tahun 2014 menjadi Rp.37,46 juta pada tahun 2015.
Ketiga, perkembangan inflasi Provinsi Sulteng direfleksikan dengan inflasi Kota Palu selama periode tahun 2014-2016 cenderung menurun. Pada 2014, laju inflasi Kota Palu sebesar 8,85 persen, turun menjadi 4,17 persen pada tahun 2015. Pada 2016, inflasi Kota Palu dapat ditekan ke angka 1,49 persen.
Keempat, indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah, Maret tahun 2016 sebesar 0,362 poin, menurun menjadi 0,347 poin pada September 2016. Capaian indeks gini tersebut lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini nasional sebesar 0,394 poin. Artinya bahwa, kesenjangan pendapatan individu di Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dibandingkan nasional.
Namun demikian pemerintah daerah saat ini dan kedepan tetap selalu memprioritaskan program, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan akses terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar, dalam mengurangi ketimpangan tersebut. Untuk sektor penuntasan kemiskinan Pemerintah provinsi sampai pada bulan september 2016, telah menekan angka kemisikinan dari 14.45 persen menjadi 14.09 persen. Yang sebenarnya hal tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan secara Nasional yakni 10,70 persen. Maka untuk bisa mencapai atau seimbang dengan nasional dalam periode ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah, memacu program pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Sulawesi Tengah jauh dibawah TPT nasional. TPT provinsi Sulawesi Tengah pada 2016 sebesar 3,29 persen turun sebesar 0,81 persen dibandingkan 2015 yang sebesar 4,10 persen. Dilihat dari kualitas infrastruktur umum daerah, Provinsi Sulawesi Tengah, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 0,42 poin. oleh karena itu, maka fokus pembangunan daerah kedepan salah satunya akan diarahkan untuk membenahi infrastruktur.
Sementara itu, indeks pembangunan manusia provinsi sulawesi tengah, masih berada dibawah rata-rata nasional sebesar 2,79 poin. dalam keyakinan ini pemerintah daerah diwajibkan untuk lebih serius didalam pembangunan kesehatan maupun pendidikan. Selanjutnya dalam hal reformasi birokrasi, pada tahun 2016, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah juga kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil penilaian badan pemeriksa keuangan RI.
Hasil penilaian ini menunjukan keseriusan pemerintah provinsi sulawesi tengah dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pemerintah.
Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan dalam perjalanan pembangunan yang belum kita capai, janganlah dijadikan sebagai kegagalan, namun jadikan semua itu pengalaman yang lebih spirit bagi pelaku pembangunan untuk tidak pernah mundur disaat tekad kita telah menyatu dengan harapan, semangat tidak boleh berhenti karena roda kehidupan yang telah kita lalui selama ini adalah kekuatan yang menuntun kita dalam menapaki setiap langkah pembangunan. **
Reporter: A. surya lasny
