 |
| Reporter: ikhsan Madjido |
PENJABAT Bupati
idealnya harus dapat menjadi rule model, netralitas pejabat di sebuah ‘arena’
Pilkada. Dengan demikian, jaminan akan pemerintahan yang mandiri dan netral
dapat terwujud. Hal itu dikatakan Gubernur Longki Djanggola ketika melantik
Bartholomeus Tandigala sebagai penjabat Bupati Morowali, Sulteng.
idealnya harus dapat menjadi rule model, netralitas pejabat di sebuah ‘arena’
Pilkada. Dengan demikian, jaminan akan pemerintahan yang mandiri dan netral
dapat terwujud. Hal itu dikatakan Gubernur Longki Djanggola ketika melantik
Bartholomeus Tandigala sebagai penjabat Bupati Morowali, Sulteng.
Bartholomeus
Tandigala resmi menjadi penjabat (Pj) Bupati Morowali hingga bupati
definitif Kabupaten Morowali dilantik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah itu mengisi kekosongan kepemimpinan di
Morowali, usai berlakunya masa jabatan Anwar
Hafid dan SU Marunduh selaku Bupati dan Wakil Bupati Morowali, yang
berakhir pada 25 Mei 2018. Gubernur H Longki Djanggola melantik Bartholomeus Tandigala di Gedung Pogombo,
Sabtu (26/5/2018).
Tandigala resmi menjadi penjabat (Pj) Bupati Morowali hingga bupati
definitif Kabupaten Morowali dilantik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah itu mengisi kekosongan kepemimpinan di
Morowali, usai berlakunya masa jabatan Anwar
Hafid dan SU Marunduh selaku Bupati dan Wakil Bupati Morowali, yang
berakhir pada 25 Mei 2018. Gubernur H Longki Djanggola melantik Bartholomeus Tandigala di Gedung Pogombo,
Sabtu (26/5/2018).
 |
| Reporter: Iksan Madjido |
Acara
pelantikan itu dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD pemprov Sulteng,
Bupati Tolitoli dan Sigi, Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Morowali.
Dalam sambutannya, Longki Djanggola berpesan agar penjabat yang dilantik dapat
menjadi model netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada.
pelantikan itu dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD pemprov Sulteng,
Bupati Tolitoli dan Sigi, Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Morowali.
Dalam sambutannya, Longki Djanggola berpesan agar penjabat yang dilantik dapat
menjadi model netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada.
“Agar
dalam pelaksanaan pesta demokrasi agar bekerja sungguh-sungguh mewujudkan
birokrasi yang profesional, melayani, berintegritas dan berkinerja tinggi,
bebas dan bersih dari KKN,” kata Longki. Hal tersebut sesuai dengan tugas
penjabat bupati seperti melaksanakan pemerintahan, memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga
netralitas ASN, menandatangani perda
APBD, perda opd, serta melakukan pengisian dan penggantian pejabat setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri
dalam negeri.
dalam pelaksanaan pesta demokrasi agar bekerja sungguh-sungguh mewujudkan
birokrasi yang profesional, melayani, berintegritas dan berkinerja tinggi,
bebas dan bersih dari KKN,” kata Longki. Hal tersebut sesuai dengan tugas
penjabat bupati seperti melaksanakan pemerintahan, memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga
netralitas ASN, menandatangani perda
APBD, perda opd, serta melakukan pengisian dan penggantian pejabat setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri
dalam negeri.
 |
| Reporter: Iksan Madjido |
“Maka
dalam hubungan ini, penjabat bupati Morowali yang merupakan representasi dari
pemerintah pusat dan provinsi, harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya
konflik horisontal yang dapat mengganggu suksesnya pelakanaan Pilkada serentak
tahun 2018,” katanya. Olehnya itu, Gubernur mengingatkan para pendukung
masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta partai politik
pengusung, kiranya bisa saling nenghormati dan menghargai satu sama lainnya
dalam menciptakan pilkada agar berjalan lancar, aman dan kondusif.
dalam hubungan ini, penjabat bupati Morowali yang merupakan representasi dari
pemerintah pusat dan provinsi, harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya
konflik horisontal yang dapat mengganggu suksesnya pelakanaan Pilkada serentak
tahun 2018,” katanya. Olehnya itu, Gubernur mengingatkan para pendukung
masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta partai politik
pengusung, kiranya bisa saling nenghormati dan menghargai satu sama lainnya
dalam menciptakan pilkada agar berjalan lancar, aman dan kondusif.
“Kondisi
daerah yang kondusif telah menjadi hal penting yang harus tetap terjaga,
terutama dalam mempersiapkan Kabupaten Morowali menghadapi penyelenggaraan
pilkada serentak bersama dengan Parmout dan Donggala,” katanya. Penjabat bupati
seusai pelantikan, berterima kasih karena atas berkat Tuhan, sehingga bisa
dipercayakan Gubernur Sulteng sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Morowali
menggantikan Bupati Anwar Hafid yang masa tugasnya berakhir pada tanggal 25 Mei
2018.
daerah yang kondusif telah menjadi hal penting yang harus tetap terjaga,
terutama dalam mempersiapkan Kabupaten Morowali menghadapi penyelenggaraan
pilkada serentak bersama dengan Parmout dan Donggala,” katanya. Penjabat bupati
seusai pelantikan, berterima kasih karena atas berkat Tuhan, sehingga bisa
dipercayakan Gubernur Sulteng sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Morowali
menggantikan Bupati Anwar Hafid yang masa tugasnya berakhir pada tanggal 25 Mei
2018.
Baca Selengkapnya di Harian Kaili Post !!!
