reporter: syamsir hasan
KEPALA Bidang
Aset daerah dan inventarisasi Pemkab Donggala, Moh. Fickry Vetrani (9/7/2018)
membenarkan bahwa perintah menarik kendaraan dinas (Randis) sejumlah pejabat
eselon III adalah perintah Bupati Kasman Lassa. Pernyataan Fickry ini menjawab
polemik selama ini soal penarikan Randis paska Pilkada lalu.
Aset daerah dan inventarisasi Pemkab Donggala, Moh. Fickry Vetrani (9/7/2018)
membenarkan bahwa perintah menarik kendaraan dinas (Randis) sejumlah pejabat
eselon III adalah perintah Bupati Kasman Lassa. Pernyataan Fickry ini menjawab
polemik selama ini soal penarikan Randis paska Pilkada lalu.
Katanya, ada sembilan Randis ditarik oleh bagian Aset, dengan
melibatkan Satpol PP atas perintah berdasarkan surat bernomor
090.655.BPKAD/VII/2018. Dari sembilan unit Randis itu, salah satunya milik ipar
dari Paslon Bupati Drg.Anita B Noerdin bernama drg Hamzah yang menjabat sebagai
kepala Puskesmas Desa Tambu.
melibatkan Satpol PP atas perintah berdasarkan surat bernomor
090.655.BPKAD/VII/2018. Dari sembilan unit Randis itu, salah satunya milik ipar
dari Paslon Bupati Drg.Anita B Noerdin bernama drg Hamzah yang menjabat sebagai
kepala Puskesmas Desa Tambu.
Terang Fickry, penarikan kesembilan Randis tersebut
dilakukan pada malam hari dan tidak ada di antara mereka yang keberatan mobil
itu ditarik. Penarikan Randis mempunyai unsur disebabkan untuk meminjam agar
bisa dipakai Pilkada. Tetapi mereka tidak meminjamkannya dimana pada waktu itu
untuk kepentingan Desk Pilkada yang membutuhkan kendaraan operasional.
dilakukan pada malam hari dan tidak ada di antara mereka yang keberatan mobil
itu ditarik. Penarikan Randis mempunyai unsur disebabkan untuk meminjam agar
bisa dipakai Pilkada. Tetapi mereka tidak meminjamkannya dimana pada waktu itu
untuk kepentingan Desk Pilkada yang membutuhkan kendaraan operasional.
‘’Proses penarikan awalnya tahun 2017 kami datang
baik-baik, menjelaskan kepada pemilik kendaraan, tetapi tidak ada jawaban. Padahal
kami hanya pinjam untuk kepentingan Desk Pilkada setelah itu kami balikan lagi
mobilnya,’’ terangnya. ‘’Karena tidak ada respon terpaksa selama tahapan Pilkada
kami pakai rental, dan hal ini sudah kami komunikasikan dengan bupati hasilnya
penarikan kedua kalinya ini terpaksa kami lakukan dengan paksa melibatkan Satpol
PP.
baik-baik, menjelaskan kepada pemilik kendaraan, tetapi tidak ada jawaban. Padahal
kami hanya pinjam untuk kepentingan Desk Pilkada setelah itu kami balikan lagi
mobilnya,’’ terangnya. ‘’Karena tidak ada respon terpaksa selama tahapan Pilkada
kami pakai rental, dan hal ini sudah kami komunikasikan dengan bupati hasilnya
penarikan kedua kalinya ini terpaksa kami lakukan dengan paksa melibatkan Satpol
PP.
Intinya ada dua kepentingan penarikan mobil dinas
tersebut, pertama menindak lanjuti LHP BPK 2017 serta kepentingan tahapan
Pilkada (desk Pilkda pemda), ‘’Dan bukan terjadi baru tahun 2018 itupun pernah
terjadi pada tahun 2017.
tersebut, pertama menindak lanjuti LHP BPK 2017 serta kepentingan tahapan
Pilkada (desk Pilkda pemda), ‘’Dan bukan terjadi baru tahun 2018 itupun pernah
terjadi pada tahun 2017.
‘’Penarikan Randis tidak ada kaitannya dengan politik
hanya kebetulan saja waktu penarikan berada di tahun politik. drg Hamzah kepala
rumah sakit Tambu, mobil sekretaris Dinas Pariwisata Muhammad, Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nawir, Sekretaris Dinas Kearsipan Rasman, Kepala Bidang
Perpustakaan Gamar Lamarauna, Sekretaris Dinas Holtikutura Hi Ansar dan dua
Randis kepala bidang ketahanan pangan.**
hanya kebetulan saja waktu penarikan berada di tahun politik. drg Hamzah kepala
rumah sakit Tambu, mobil sekretaris Dinas Pariwisata Muhammad, Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nawir, Sekretaris Dinas Kearsipan Rasman, Kepala Bidang
Perpustakaan Gamar Lamarauna, Sekretaris Dinas Holtikutura Hi Ansar dan dua
Randis kepala bidang ketahanan pangan.**
