ANGGOTA DPRD Kabupaten Donggala mengaku tidak pernah tahu soal pengangkatan tenaga honorer di jajaran Pemkab Donggala awal tahun 2018 silam. Akibatnya, sebanyak 7.000 honor daerah (Honda) yang di-SK-kan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala dan OPD menjadi beban keuangan daerah. Demikian diungkapkan Sahlan L Tandamusu, anggota DPRD Donggala, kepada Kaili Post Senin (6/8/2018) kemarin.
Dia mengurai soal anggaran belanja daerah yang mengalami defisit, berdampak pada program kegiatan pemerintah. Bahkan tunjangan profesi dan tunjangan penghasilan bagi aparatur sipil belum terbayarkan pertengahan tahun ini.
‘’Harusnya ini sudah menjadi alasan pemerintah daerah untuk memikirkan bagaimana mengurangi jumlah yang terlalu besar tersebut,’’ ujarnya.
Jika tenaga honorer ini masuk dalam pembiayaan daerah sebesar Rp300 ribu perorang beban daerah perbulanya Rp2,1 miliar jika diakumulasi selama setahun Rp26 miliar yang dibebankan kepada daerah.
‘’Pertanyaannya masih mampukah daerah ini untuk membiayainya sementara disisi lain masih banyak yang harus ditutupi,” ujarnya.
Dia meminta ini harus dipertimbangkan oleh daerah kedepan dalam melakukan evaluasi sehingga mempertimbangkan dengan beban pembiayaan daerah.**
Reporter/Donggala: Syamsir Hasan
