PROYEK Air bersih dari Satker SPAM APBN di Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dengan anggarannya mencapai Rp6 miliar dinilai mubasir. Karena hingga kini belum dinikmati masyarakat ibukota Kecamatan Masama. Pernyataan itu diungkapkan Direktur PDAM Banggai, Arwin Alimuddin kepada Kaili Post kemarin.
Menurutnya, ia sudah meninjau proyek SPAM itu pekan lalu (31/07/2018) lalu di lokasi. Menurut Arwin, proyek air bersih di Masama hingga kini belum dinikmati masyarakat. Karena hingga kini pula belum diserahterimakan ke pihak lembaga pengelola seperti PDAM.
Diterangkannya, master plan SPAM itu dirancang oleh pihak kabupaten bersama Satker SPAM APBN di Palu. Desain sistim penyedian air minum ibukota kecamatan dan terbangun sejak 2014 sebelum dirinya menjabat. Menurutnya, harusnya pada saat dibangun atau sementara pelaksanaan itu sebagai calon pengelola harus sudah aktif melihat perkembangan pembangunannya. Tapi karena belum ada kewenangan apapun di proyek itu, maka pihaknya tidak dapat berbuat banyak.
Harusnya setelah dikerjakan, proyek air bersih harus dilakukan uji coba (komisioning) serta tes kemampuan paska konstruksi. Pihak PDAM Banggai juga tidak menindaklanjuti karena syarat membangun Air Bersih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemkab. Yaitu akses jalan, pembebasan lahan, calon lembaga pengelola (PDAM). Selain itu juga pihak pengguna jasa (Satker) membangun hulu (mata air sampai bak air bersih).
Tahun 2017 lalu ada proyek APBD pemasangan pipa tersier ke rumah-rumah warga. Kala itu diuji coba dan sudah mengalir airnya. Tapi tiba-tiba debit airnya mengecil. Akibat debit air mengecil di Desa Simpangan sehingga akhirnya warga mengambil air di Bak Air dengan cara mencantol. Seharusnya hal itu tidak diperbolehkan, kata Arwin. Diduga rekanan (kontraktor) mengambil air di wilayah yang debit airnya kecil. Akibatnya, air tidak mengalir ke bawah.
Saat meninjau itu, Arwin memerintahkan melepas pembatas agar air mengalir ke bawah dan sasaranya ke wilayah kecamatan. ‘’SPAM IKK itu kecamatan punya, bukan desa. Dan penyerahan aset belum tapi masih dalam bentuk perjanjian yang tertuang di BAP pinjam pakai. Artinya, tidak mungkin provinsi datang untuk mengoperasionalkan setiap hari.’’ Terangnya.
Di sisi lain, kurangnya tenaga pelaksana membuat pengoperasion Bak Air Bersih juga menjadi kendala. Saat ini hanya satu unit tenaga menangani dua unit. Yaitu unit Lamala dan Masama. Sedangkan untuk Unit Masama tidak ada dan masih dihandel oleh unit Lamala.
Baginya, indikasi proyek itu berhasil atau tidak ditentukan oleh outcome-nya (asas manfaat). Yaitu proyek itu sudah dinikmati masyarakat. ‘’Bagaimana bisa lancar kalau pipa saja tertimbun material tidak diawasi,’’ akunya.**
Reporter/Luwuk: Imam Muslik
