DIRENCANAKAN, Anggaran program pokok pikiran (Pokir) anggota Dekot Palu TA 2019 Rp17,5 miliar. Dengan asumsi, perorang sebanyak 35 wakil rakyat kota itu akan dialokasikan Rp500 juta. jatah Rp500 juta itu sebagai representasi usulan dan aspirasi masyarakat yang disuarakan anleg. Rp500 juta dapat berupa proyek fisik juga dapat proyek non fisik. Persoalannya, proyek senilai Rp500 juta ini siapa yang mengerjakan? Apakah anleg tidak mengawal kegiatan itu sampai di level lapangan?
Menurut beberapa anggota Dekot, dana Pokir itu sebagai wujud perjuangan anleg di level masyarakat ketika melakukan reses. Banyak hal disampaikan masyarakat, tapi ketika pada level pengambilam kebijakan politik anggaran di APBD, selalu ada aspirasi masyarakat lewat anleg tidak terakomodir. Akibatnya, banyak cap negatif masyarakat pada anleg; misalnya DPRD pembual dan seterusnya.
H Alimuddin Ali Bau, salah satunya anggota Dekot. Menurutnya, anggaran program tersebut akan masuk di APBD 2019. ‘’Untuk tahun depan setiap anggota dewan akan dijatah 500 juta rupiah perorang,” katanya. Anggota Komisi B tersebut juga menambahkan bahwa anggaran tersebut akan melekat di beberapa OPD, utamanya di Dinas PU Kota Palu.
Alimuddin membeberkan program Pokir itu, diperuntukan bagi kepentingan konstituen. Benar atau tidaknya proyek-proyek Pokir tersebut akan langsung ditangani OPD, dan anggota dewan. ‘’Namun kami tidak ikut terlibat dalam pekerjaan untuk proyek Pokir tersebut. Bahkan tidak ada fee dari wujud program dari Pokir, sama sekali tidak ada kami terima dari pekerjaan itu nantinya,’’ janji Alimudin.
Alimuddin juga berharap dengan adanya dana pokir, kebutuhan konstituen yang sering disuarakan masyarakat saat reses yang ada di Dapil masing-masing anleg bias terakomodir.
‘’Terus terang setiap kita ketemu konstituen dalam setiap hajatan, kami sering mendengar suara sumbang dari masyarakat, terkait tidak terakomodirnya permintaan mrereka. Malah ada yang meneriaki dengan kalimat, datang berbohong apalagi anggota dewan dengan kita,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, anggota DPRD lainnya, Armin Soputra membenarkan bahwa anggota dewan akan dijatah Rp500 juta perorang. Dia juga mengatakan dengan adanya program pembiayaan pokir teRsebut, aspirasi konstituen bisa masuk dalam rencana kerja Pemkot untuk tahun depan.**
Reporter: Firmansyah
