Reporter/donggala :
zubair yakub
zubair yakub
KRITIK Pedas dilontarkan anggota DPRD Kabupaten Donggala,
Mahmud P Tahawi. Setiap tahun, katanya seluruh OPD Pemkab Donggala selalu
melakukan Bimbingan Tehnis (Bimtek). Tapi, hasil atau output dari kegiatan yang
dibiayai uang rakyat sulit diukur manfaatnya langsung ke rakyat.
Mahmud P Tahawi. Setiap tahun, katanya seluruh OPD Pemkab Donggala selalu
melakukan Bimbingan Tehnis (Bimtek). Tapi, hasil atau output dari kegiatan yang
dibiayai uang rakyat sulit diukur manfaatnya langsung ke rakyat.
Olehnya, Mahmud mengusulkan, di tengah defisit anggaran
daerah dan guna mengoptimalkan kinerja serta keuangan daerah, maka perlu Bimtek
di setiap OPD perlu dicermati faedah atau manfaatnya. Hal itu terungkap ketika rapat
badan anggaran perubahan APBD tahun 2018, di ruang sidang utama DPRD Kamis (28/09/2018)
kemarin yang berlangsung dinamis.
daerah dan guna mengoptimalkan kinerja serta keuangan daerah, maka perlu Bimtek
di setiap OPD perlu dicermati faedah atau manfaatnya. Hal itu terungkap ketika rapat
badan anggaran perubahan APBD tahun 2018, di ruang sidang utama DPRD Kamis (28/09/2018)
kemarin yang berlangsung dinamis.
Sejumlah pimpinan OPD yang dihadirkan berdebat soal program
kegiatan yang telah direalisasikan. Salah satunya, yang menjadi perhatian ialah
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Donggala, yang
menghadirkan Sekretaris Badan, Yenny, terkait kegiatan bimbingan teknis
(Bimtek), seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Donggala menjadi sorotan
anggata badan anggaran.
kegiatan yang telah direalisasikan. Salah satunya, yang menjadi perhatian ialah
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Donggala, yang
menghadirkan Sekretaris Badan, Yenny, terkait kegiatan bimbingan teknis
(Bimtek), seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Donggala menjadi sorotan
anggata badan anggaran.
Machmud mengkritisi soal program perencanaan dan pembiayaan
bimtek yang dilakukan. Padahal setiap tahunnya sosialisasi selalu dilakukan ke
kepala desa hingga keperangkatnya. ‘’Apa untungnya, agar merencanakan sesuatu
program tersebut benar benar menyentuh langsung ke masyarakat.’’ Akunya. Lanjut
Mahmud jangan Bimtek menjadi kegiatan tahunan yang tidak bermanfaat. ‘’Bimtek
setiap saat dilakukan namun efeknya tidak jelas, dan untungnya kepada
masyarakat.’’ Tandasnya. ‘’Saya meminta
tahun 2019 tidak ada lagi perencanaan program yang tidak bermanfaat termasuk Bimtek,”
tuturnya.
bimtek yang dilakukan. Padahal setiap tahunnya sosialisasi selalu dilakukan ke
kepala desa hingga keperangkatnya. ‘’Apa untungnya, agar merencanakan sesuatu
program tersebut benar benar menyentuh langsung ke masyarakat.’’ Akunya. Lanjut
Mahmud jangan Bimtek menjadi kegiatan tahunan yang tidak bermanfaat. ‘’Bimtek
setiap saat dilakukan namun efeknya tidak jelas, dan untungnya kepada
masyarakat.’’ Tandasnya. ‘’Saya meminta
tahun 2019 tidak ada lagi perencanaan program yang tidak bermanfaat termasuk Bimtek,”
tuturnya.
Harapan dewan untuk tahun depan tidak lagi merencanakan hal
yang tidak bermanfaat. Hal senada juga dikemukakan anggota Banggar lainnya
Moh. Taufik, yang mempertanyakan bahwa bagaimana metode belanja pemerintah yang
direalisasikan selama ini. Sekretaris Dispenda, Umar menjawab bahwa jelaslah
ada uang baru dapat digunakan. Namun jika mendesak belanja dulu uang menyusul. Hal
ini mengundang reaksi Moh. Taufik terhadap pelayanan SP2D yang selalu terhambat
dan membutuhkan waktu pencairannya.
yang tidak bermanfaat. Hal senada juga dikemukakan anggota Banggar lainnya
Moh. Taufik, yang mempertanyakan bahwa bagaimana metode belanja pemerintah yang
direalisasikan selama ini. Sekretaris Dispenda, Umar menjawab bahwa jelaslah
ada uang baru dapat digunakan. Namun jika mendesak belanja dulu uang menyusul. Hal
ini mengundang reaksi Moh. Taufik terhadap pelayanan SP2D yang selalu terhambat
dan membutuhkan waktu pencairannya.
Tumpang tindihnya program kegiatan, Taufik mengambil sampel
ialah program Bimtek, yang masih seliweran di organisasi perangkat daerah,
padahal tugas kewenangan tersebut berada di BPMD. ‘’Namun, faktanya ada juga
program dan kegiatan yang sama di Bappeda, ini yang tumpang tindih, untuk itu
apa fungsinya perencanaan,’’ tuturnya kesal.
ialah program Bimtek, yang masih seliweran di organisasi perangkat daerah,
padahal tugas kewenangan tersebut berada di BPMD. ‘’Namun, faktanya ada juga
program dan kegiatan yang sama di Bappeda, ini yang tumpang tindih, untuk itu
apa fungsinya perencanaan,’’ tuturnya kesal.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Bappeda, Yenny
mengklarifikasi bahwa prorgam Bimtek secara teknis berbeda dengan program Bimtek
di BPMD, menyangkut penyusunan program e planing berbasis aplikasi. Selain itu,
anggaran tersebut masuk dalam pembiayaan APBN, dengan program kegiatan
statistik, dengan item kegiatan yang banyak seperti statistik mikro, inflasi
dan sebagainya. Apalagi program tersebut tidak dibiayai Badan Pusat
Statistik (BPS).
mengklarifikasi bahwa prorgam Bimtek secara teknis berbeda dengan program Bimtek
di BPMD, menyangkut penyusunan program e planing berbasis aplikasi. Selain itu,
anggaran tersebut masuk dalam pembiayaan APBN, dengan program kegiatan
statistik, dengan item kegiatan yang banyak seperti statistik mikro, inflasi
dan sebagainya. Apalagi program tersebut tidak dibiayai Badan Pusat
Statistik (BPS).
Anggaran sebesar Rp300 juta lebih yang telah dianggarkan
memang sudah lebih dari cukup, namun untuk mencakup semua desa itu masih
kurang. Pembahasan anggaran tambahan tersebut berlangsung hingga malam hari dan
dilanjutkan dengan paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil
pembahasan.**
memang sudah lebih dari cukup, namun untuk mencakup semua desa itu masih
kurang. Pembahasan anggaran tambahan tersebut berlangsung hingga malam hari dan
dilanjutkan dengan paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil
pembahasan.**
