 |
Reporter: Firmansyah Lawawi |
BUPATI
Sigi Irwan Lapatta menjamin tanah milik masyarakat desa Ngata Baru seluas 117
hektar yang diberikan kepada pemerintah Kota Palu guna pembangunan Hunian Tetap
(Huntap) aman dari konflik sosial maupun gesekan antar kedua wilayah.
Sigi Irwan Lapatta menjamin tanah milik masyarakat desa Ngata Baru seluas 117
hektar yang diberikan kepada pemerintah Kota Palu guna pembangunan Hunian Tetap
(Huntap) aman dari konflik sosial maupun gesekan antar kedua wilayah.
“Untuk kemanusiaan, saya rasa penyerahan
lahan seluas 117 hektar yang berada di Desa Ngata Baru untuk pembangunan Hunian
Tetap warga Palu, khususnya Kelurahan Petobo tidak ada masalah. Insya Allah,
mewakili warga masyarakat Sigi menjamin hal tersebut,” ungkapnya pekan
lalu.
lahan seluas 117 hektar yang berada di Desa Ngata Baru untuk pembangunan Hunian
Tetap warga Palu, khususnya Kelurahan Petobo tidak ada masalah. Insya Allah,
mewakili warga masyarakat Sigi menjamin hal tersebut,” ungkapnya pekan
lalu.
Sebelumnya ungkap Irwan Lapatta, SK Gubernur
Sulteng telah dikeluarkan terkait hal itu. Namun seiring perjalanannya, masih
terdapat sedikit kendala. Namun setelah melakukan pertemuan bersaama camat,
lurah, masyarakat Ngata Baru maupun Walikota Palu, semuanya sudah clear.
Sulteng telah dikeluarkan terkait hal itu. Namun seiring perjalanannya, masih
terdapat sedikit kendala. Namun setelah melakukan pertemuan bersaama camat,
lurah, masyarakat Ngata Baru maupun Walikota Palu, semuanya sudah clear.
“Alhamdulilah, kemarin telah ditandatangani
kesepakatan bersama tersebut,” jelasnya.
kesepakatan bersama tersebut,” jelasnya.
Selain penandatanganan kesepakatan bersama, dalam
menjamin penguatan hukum antara kedua
wilayah menurut Bupati Sigi, telah disampaikan kepada Gubernur Sulteng, serta
Departemen Dalam Negeri.
menjamin penguatan hukum antara kedua
wilayah menurut Bupati Sigi, telah disampaikan kepada Gubernur Sulteng, serta
Departemen Dalam Negeri.
Di tempat yang sama, kepala Bappeda Palu, Arfan
menjelaskan, lahan alternatif pembangunan Huntap bagi warga Petobo, telah
disepakati sebagai alternatif sebagaimana keinginan warga. Lahan-Lahan itu
sudah diusulkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk selanjutnya
diteruskan ke Bappenas RI. “Sudah dilakukan penandatanganan surat keterangan
(SK) usulan,” kata Arfan.
menjelaskan, lahan alternatif pembangunan Huntap bagi warga Petobo, telah
disepakati sebagai alternatif sebagaimana keinginan warga. Lahan-Lahan itu
sudah diusulkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk selanjutnya
diteruskan ke Bappenas RI. “Sudah dilakukan penandatanganan surat keterangan
(SK) usulan,” kata Arfan.
Bersamaan dengan itu, Pemkot Palu paparnya akan
segera menginventarisir seluruh pemilik lahan rencana pembangunan Huntap
tersebut. Seluruh nya akan diundang untuk mendengarkan presentase perencanaan
terhadap lahan tersebut.
segera menginventarisir seluruh pemilik lahan rencana pembangunan Huntap
tersebut. Seluruh nya akan diundang untuk mendengarkan presentase perencanaan
terhadap lahan tersebut.
Sebab, lahan tersebut merupakan milik masyarakat.
Berbeda dengan lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, menggunakan eks hak
guna bangunan (HGB). Dengan kata lain, lahan alternatif itu berkonsekuensi
adanya ganti rugi lahan.
Berbeda dengan lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, menggunakan eks hak
guna bangunan (HGB). Dengan kata lain, lahan alternatif itu berkonsekuensi
adanya ganti rugi lahan.
“Untuk biaya ganti rugi lahan, kita tidak punya dana. Olehnya, Kami berharap
masyarakat ikhlas memberikan sedikit lahannya atas dasar kemanusiaan juga,” harapnya.**
masyarakat ikhlas memberikan sedikit lahannya atas dasar kemanusiaan juga,” harapnya.**
