 |
|
Sumber: Humpro Sulteng
|
KPK di tingkat daerah adalah pada bidang OPD (Optimalisasi Penerimaan Daerah).
Karena itu KPK mendorong semua pemda untuk menyelenggarakan sistem pemantauan
penerimaan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi untuk
meminimalisasi peluang terjadinya korupsi.
Gubernur Sulteng H Longki Djanggola saat membuka diseminasi pencegahan korupsi
bidang OPD di ruang Polibu, Selasa (19/2/2019) meminta semua pejabat untuk
berhati-hati mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.
Salah satu melalui pembenahan dan penguatan tata kelola daerah sehingga efektif
mencegah korupsi dan maksimal meningkatkan pundi-pundi penerimaan daerah.
Penerimaan daerah yang sumbernya dari pajak dan retribusi, menurut gubernur,
sangat rawan korupsi.
“Terus terang di situ yang paling banyak (godaannya) maka saya ingatkan
betul-betul kuatkan iman, miliki moralitas dan komitmen kuat supaya tidak terjerumus
(korupsi),” katanya didepan peserta diseminasi yang berasal dari
badan pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset provinsi,
kabupaten dan kota se-Sulteng.
Kepala Satgas KPK Korwil 9 Budi Waluya mengatakan penerimaan daerah yang telah
melakukan optimalisasi terbukti naik signifikan.
“Cukup signifikan rata-rata hingga 24 persen berkat optimalisasi,”
kata Budi.
Budi juga memaparkan bahwa supervisi KPK pada 2019 meliputi 34 pemerintah
provinsi dan 548 pemerintah kabupaten yang dibagi dalam 9 wilayah pengawasan
dari Sabang sampai Merauke.
Sementara Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Haris mengungkapkan bahwa bank
pembangunan daerah selaku pengelola kas daerah digandeng KPK dalam menyukseskan
korsupgah (koordinasi, supervisi dan pencegahan) bidang OPD.
“Ini kelanjutan dari pertemuan 30 Januari 2019 di KPK untuk membahas
success story KPK pada beberapa BPD di sumatera dari sisi OPD,” jelas
dirut yang juga merangkap Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah.
Dari aspek perangkat sendiri, Bank Sulteng sudah cukup memadai dan siap
mengimplementasi OPD.**
