PEKAN INI CAIR
 |
|
Sumber/editor/jakarta: Humpro/andono wibisono
|
KEPALA Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo menegasi agar
penyaluran dana stimulan dan santunan pada korban bencana Palu, Sigi, Donggala
dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo) segera dicairkan. “Jangan lagi menunggu tim verifikasi. Cukup by name
by address. Jangan sampai masyarakat korban menunggu lama
lagi sesuai arahan Wakil Presiden RI,’’ tandasnya ketika memimpin rapat
percepatan pemulihan dan rekonstruksi bencana Sulteng (4/2/2019) di Jakarta
lalu. Hadir dalam rapat itu, Gubernur H Longki Djanggola bersama Walikota
dan para bupati Padagimo di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur.
penyaluran dana stimulan dan santunan pada korban bencana Palu, Sigi, Donggala
dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo) segera dicairkan. “Jangan lagi menunggu tim verifikasi. Cukup by name
by address. Jangan sampai masyarakat korban menunggu lama
lagi sesuai arahan Wakil Presiden RI,’’ tandasnya ketika memimpin rapat
percepatan pemulihan dan rekonstruksi bencana Sulteng (4/2/2019) di Jakarta
lalu. Hadir dalam rapat itu, Gubernur H Longki Djanggola bersama Walikota
dan para bupati Padagimo di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur.
Rapat lengkap tersebut dihadiri wakil Menteri Keuangan, Dirjen Depsos,
perwakilan BPKP, perwakilan Kementrian PUPR juga dihadiri Walikota Palu Drs
Hidayat MSi, Wakil Bupati Donggala Drs Moh. Yasin, Wakil Bupati Sigi Paulina
dan Wakil Bupati Parigi Moutong Drs Badrun Nggai dan unsur TNI/Polri, pihak
Perbankan.
perwakilan BPKP, perwakilan Kementrian PUPR juga dihadiri Walikota Palu Drs
Hidayat MSi, Wakil Bupati Donggala Drs Moh. Yasin, Wakil Bupati Sigi Paulina
dan Wakil Bupati Parigi Moutong Drs Badrun Nggai dan unsur TNI/Polri, pihak
Perbankan.
Kata Doni, dana santunan dan stimulan bagi rumah rusak ringan bisa
segera dilakukan. “Tidak perlu menunggu selesai verifikasi. Jangan sampai masyarakat
terlalu lama menunggu. Sesuai instruksi Wapres dalam waktu seminggu sudah harus
di salurkan. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak hadir dalam
penanganan bencana,” tegasnya.
segera dilakukan. “Tidak perlu menunggu selesai verifikasi. Jangan sampai masyarakat
terlalu lama menunggu. Sesuai instruksi Wapres dalam waktu seminggu sudah harus
di salurkan. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak hadir dalam
penanganan bencana,” tegasnya.
Disampaikannya, dalam proses penyaluran, disegerakan dana stimulan untuk rumah rusak
ringan dan santunan duka. Sembari penyaluran stimulan untuk rumah rusak dan
santunan duka, juga dilakukan verifikasi bagi rumah rusak sedang dan rusak
berat yang akan dibantu oleh TNI dari kesatuan Zipur.
ringan dan santunan duka. Sembari penyaluran stimulan untuk rumah rusak dan
santunan duka, juga dilakukan verifikasi bagi rumah rusak sedang dan rusak
berat yang akan dibantu oleh TNI dari kesatuan Zipur.
“Segera perbantukan personil dari beberapa wilayah terdekat untuk
memback up, karena diperlukan personil yang cukup banyak untuk melakukan
verifikasi agar target sesuai instruksi Wapres paling tidak dua minggu sudah
dipastikan siapa saja yang rumahnya rusak sedang, rusak berat yang akan
diperbaiki atau mungkin rusak berat yang harus masuk Huntap,” jelas kepala
BNPB, Doni Munardo.
memback up, karena diperlukan personil yang cukup banyak untuk melakukan
verifikasi agar target sesuai instruksi Wapres paling tidak dua minggu sudah
dipastikan siapa saja yang rumahnya rusak sedang, rusak berat yang akan
diperbaiki atau mungkin rusak berat yang harus masuk Huntap,” jelas kepala
BNPB, Doni Munardo.
Dalam rapat Kepala BNPB juga meminta kesiapan perbankan dalam
penyaluran dana stimulan dan santunan. Masing-masing kabupaten/kota diminta
tanggapan soal perbankan mana yang dianggap bisa memudahkan masyarakat untuk
membuka rekening. Disepakati untuk Kota Palu akan menggunakan Bank Mandiri,
Kabupaten Sigi melalui Bank BNI sedangkan Donggala dan Parimo sepakat
menggunakan Bank BRI.
penyaluran dana stimulan dan santunan. Masing-masing kabupaten/kota diminta
tanggapan soal perbankan mana yang dianggap bisa memudahkan masyarakat untuk
membuka rekening. Disepakati untuk Kota Palu akan menggunakan Bank Mandiri,
Kabupaten Sigi melalui Bank BNI sedangkan Donggala dan Parimo sepakat
menggunakan Bank BRI.
“Untuk membantu masyarakat membuka rekening saya minta dilakukan
penambahan personil dari perbankan mengingat ribuan masyarakat yang akan kita
layani dalam proses penyaluran nantinya. Baik dana stimulan yang akan
dikucurkan melalui BNPB maupun dana santunan yang akan direalisasikan melalui
kementerian sosial. Supaya pelaksanaan di lapangan bisa cepat. Bank yang
ditunjuk dipastikan adalah bank yang bisa dijangkau masyarakat, khususnya yang
ada di pedesaan,” jelas Doni.
penambahan personil dari perbankan mengingat ribuan masyarakat yang akan kita
layani dalam proses penyaluran nantinya. Baik dana stimulan yang akan
dikucurkan melalui BNPB maupun dana santunan yang akan direalisasikan melalui
kementerian sosial. Supaya pelaksanaan di lapangan bisa cepat. Bank yang
ditunjuk dipastikan adalah bank yang bisa dijangkau masyarakat, khususnya yang
ada di pedesaan,” jelas Doni.
Selain itu diawal rapat, Kepala BNPB menyampaikan arahan presiden dalam
rapat terbatas terkait langkah-langkah penanganan bencana ke depan. Pertama;
terkait Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang telah dikembangkan sejak
tahun 2016 bersamaan dengan pengembangan rancangan keputusan Presiden
(rankeppres) dengan tujuan agar menjadi payung hukum penyelenggaraan multi
hazard early warning system (MHEWS) yang terintegrasi secara nasional, dalam
bentuk produk hukum yang mengatur.
rapat terbatas terkait langkah-langkah penanganan bencana ke depan. Pertama;
terkait Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang telah dikembangkan sejak
tahun 2016 bersamaan dengan pengembangan rancangan keputusan Presiden
(rankeppres) dengan tujuan agar menjadi payung hukum penyelenggaraan multi
hazard early warning system (MHEWS) yang terintegrasi secara nasional, dalam
bentuk produk hukum yang mengatur.
Ini sistem peringatan dini yang telah dibuat oleh beberapa kementerian
dan lembaga di Indonesia belum terkoordinasi dan terkolaborasi dengan
baik untuk melakukan pantauan secara terintegrasi dan komprehensif. Integrasi
sistem peringatan dini secara nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan
efektifitas sistem-sistem peringatan dini yang sudah ada.
dan lembaga di Indonesia belum terkoordinasi dan terkolaborasi dengan
baik untuk melakukan pantauan secara terintegrasi dan komprehensif. Integrasi
sistem peringatan dini secara nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan
efektifitas sistem-sistem peringatan dini yang sudah ada.
Selain itu juga
tentang usulan dana kontejensi bencana. “Dalam rancangan Perpres
nanti SOP tanggap darurat Gubernur/Wakil Gubernur sebagai Komandan Satuan dan
Pangdam serta Kapolda sebagai wakilnya,” terang Kepala BNPB.
tentang usulan dana kontejensi bencana. “Dalam rancangan Perpres
nanti SOP tanggap darurat Gubernur/Wakil Gubernur sebagai Komandan Satuan dan
Pangdam serta Kapolda sebagai wakilnya,” terang Kepala BNPB.
Gubernur Longki dalam kesempatan itu melaporkan perkembangan terkini
langkah-langkah percepatan penanganan bencana di Sulteng. Disampaikannya,
selaku gubernur telah mengeluarkan instruksi kepada Bupati-Walikota terdampak
untuk segera membentuk satuan tugas verifikasi yang nantinya akan dibantu
TNI/Polri.**
langkah-langkah percepatan penanganan bencana di Sulteng. Disampaikannya,
selaku gubernur telah mengeluarkan instruksi kepada Bupati-Walikota terdampak
untuk segera membentuk satuan tugas verifikasi yang nantinya akan dibantu
TNI/Polri.**
