 |
|
Sumber: Kumparan.com
|
DONGGALA tergolong daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi
Tengah. Kabupaten tertua di Sulawesi Tengah tersebut bersama dengan Parigi
Moutong yang mekar dari Donggala, termasuk daerah tertinggal berdasarkan rilis
BPS per bulan Februari 2019.
Tengah. Kabupaten tertua di Sulawesi Tengah tersebut bersama dengan Parigi
Moutong yang mekar dari Donggala, termasuk daerah tertinggal berdasarkan rilis
BPS per bulan Februari 2019.
Walau tergolong daerah tertinggal, Bupatinya,
Kasman Lassa, kini memiliki mobil dinas (Mobnas) jenis Toyota Alphard warna
putih yang dibeli pada awal tahun 2019.
Kasman Lassa, kini memiliki mobil dinas (Mobnas) jenis Toyota Alphard warna
putih yang dibeli pada awal tahun 2019.
Pembelian mobnas tersebut juga bertepatan dengan
masa pemulihan bencana setelah Kota Palu, Donggala dan Sigi dilanda gempabumi,
tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018.
masa pemulihan bencana setelah Kota Palu, Donggala dan Sigi dilanda gempabumi,
tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018.
Berdasarkan penelusuran PaluPoso, Selasa (12/3/2018), pos anggaran pembelian mobil Alphard
tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Donggala yang tidak masuk dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Kabupaten Donggala.
tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Donggala yang tidak masuk dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Kabupaten Donggala.
Pagu pembelian kendaraan mewah tersebut mencapai
Rp 1 miliar lebih, sementara pasaran di show room dealer Toyota, harganya di
kisaran Rp 950 juta.
Rp 1 miliar lebih, sementara pasaran di show room dealer Toyota, harganya di
kisaran Rp 950 juta.
Salah satu pemerhati Donggala, Anil Syamsudin,
menyayangkan adanya pembelian kendaraan mewah yang dinilai hanya membuang-buang
anggaran untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting.
menyayangkan adanya pembelian kendaraan mewah yang dinilai hanya membuang-buang
anggaran untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting.
“Pengadaan mobil dinas baru adalah kebijakan mubazir
dan tidak perlu dilakukan di tengah miskinnya pembangunan infrastuktur di
Kabupaten Donggala,” ujar Anil, Rabu (13/3/2019).
dan tidak perlu dilakukan di tengah miskinnya pembangunan infrastuktur di
Kabupaten Donggala,” ujar Anil, Rabu (13/3/2019).
Alasannya, masih banyak jalan dan jembatan
penghubung antardesa di wilayah Kabupaten Donggala yang tergolong jelek dan
belum layak dilalui kendaraan dinas mewah sejenis Alphard.
penghubung antardesa di wilayah Kabupaten Donggala yang tergolong jelek dan
belum layak dilalui kendaraan dinas mewah sejenis Alphard.
Pembelian mobil mewah juga dianggapnya melukai
hati rakyat. Di Donggala masih banyak warga yang hidup di tengah kemiskinan,
sementara pejabatnya justru berleha-leha dengan mobil mewahnya.
hati rakyat. Di Donggala masih banyak warga yang hidup di tengah kemiskinan,
sementara pejabatnya justru berleha-leha dengan mobil mewahnya.
“Pengadaan mobil mewah tidaklah mendesak di tengah
kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbelakang apa lagi kita
tahu bahwa Donggala ini habis diterpa musibah besar gempa dan tsunami,”
katanya.
kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbelakang apa lagi kita
tahu bahwa Donggala ini habis diterpa musibah besar gempa dan tsunami,”
katanya.
Banyak persoalan sosial juga di Donggala yang
masih jauh lebih layak untuk dianggarkan daripada sekadar mobil dinas mewah.
masih jauh lebih layak untuk dianggarkan daripada sekadar mobil dinas mewah.
“Kendaraan dinas yang baru beberapa tahun
sebelumnya masih sangat layak untuk mendukung operasional Bupati Donggala,”
ujarnya.
sebelumnya masih sangat layak untuk mendukung operasional Bupati Donggala,”
ujarnya.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Sulteng, Tamsil,
dimintai tanggapannya mengatakan, untuk pertama kali di Sulawesi Tengah,
pejabat sekelas Kepala Daerah level bupati menggunakan kendaraan dinas jenis
Toyota Alphard bernomor polisi DN 1 B, artinya mobil dinas Bupati Donggala
Kasman Lassa. “Tentu ini menjadi perbincangan publik,” kata dia.
dimintai tanggapannya mengatakan, untuk pertama kali di Sulawesi Tengah,
pejabat sekelas Kepala Daerah level bupati menggunakan kendaraan dinas jenis
Toyota Alphard bernomor polisi DN 1 B, artinya mobil dinas Bupati Donggala
Kasman Lassa. “Tentu ini menjadi perbincangan publik,” kata dia.
Menurutnya, Bupati Donggala membeli mobil dinas
Alphard dengan anggaran cukup fantastis, tidak mencerminkan kesederhanaan dan
kondisi Kabupaten Donggala yang masih dikatakan belum sempurna dari sisi
ekonomi. Terlebih lagi, kondisi Donggala yang masih tergolong daerah tertinggal
di Provinsi Sulawesi Tengah.
Alphard dengan anggaran cukup fantastis, tidak mencerminkan kesederhanaan dan
kondisi Kabupaten Donggala yang masih dikatakan belum sempurna dari sisi
ekonomi. Terlebih lagi, kondisi Donggala yang masih tergolong daerah tertinggal
di Provinsi Sulawesi Tengah.
Salah satu Anggota Banggar DPRD Kabupaten
Donggala, Asegaf ditemui di salah satu warkop di Kota Palu belum bersedia
berkomentar lebih jauh mengenai pembelian mobil dinas bupati jenis Toyota Alpard
itu. Namun diakuinya, anggaran untuk pembelian mobil dinas jenis Toyota Alpard
tidak ada dibahas dalam pengajuan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Kabupaten Donggala.
Donggala, Asegaf ditemui di salah satu warkop di Kota Palu belum bersedia
berkomentar lebih jauh mengenai pembelian mobil dinas bupati jenis Toyota Alpard
itu. Namun diakuinya, anggaran untuk pembelian mobil dinas jenis Toyota Alpard
tidak ada dibahas dalam pengajuan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Kabupaten Donggala.
“Saya anggota Banggar, tidak itu kami bahas,”
katanya.
katanya.
Untuk lebih jelasnya, Asegaf menyarankan untuk
menemui Ketua DPRD Donggala. “Lebih bagus konfirmasi ketua DPR,” katanya.
menemui Ketua DPRD Donggala. “Lebih bagus konfirmasi ketua DPR,” katanya.
Sebenarnya kata Asegaf, ada jadwal rencana rapat
dengar pendapat terkait pembelian mobil dinas Toyota Alphard tersebut. Namun
hingga kini belum juga dilaksanakan. “Suratnya juga belum dilayangkan, nanti
saya kabari,” ujarnya.
dengar pendapat terkait pembelian mobil dinas Toyota Alphard tersebut. Namun
hingga kini belum juga dilaksanakan. “Suratnya juga belum dilayangkan, nanti
saya kabari,” ujarnya.
Adapun pejabat yang diundang untuk mengikuti rapat
dengar pendapat tersebut adalah pejabat Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Donggala, dan sejumlah pihak lain yang terlibat
pembelian mobil Alphard tersebut.
dengar pendapat tersebut adalah pejabat Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Donggala, dan sejumlah pihak lain yang terlibat
pembelian mobil Alphard tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun PaluPoso di
internal DPRD Kabupaten Donggala, memang ada pembahasan pembelian mobil dinas
oleh DPRD Donggala, namun bukan untuk Bupati Donggala. Melainkan mobil dinas
Kepala Bappeda Donggala, Rustam Efendi.
internal DPRD Kabupaten Donggala, memang ada pembahasan pembelian mobil dinas
oleh DPRD Donggala, namun bukan untuk Bupati Donggala. Melainkan mobil dinas
Kepala Bappeda Donggala, Rustam Efendi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Aidil Nur,
dikonfirmasi hal itu mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum tahu pak, lebih
bagusnya kita ketemu pak,” ujarnya melalui SMS atau pesan singkat, Kamis
(14/3/2019).**
dikonfirmasi hal itu mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum tahu pak, lebih
bagusnya kita ketemu pak,” ujarnya melalui SMS atau pesan singkat, Kamis
(14/3/2019).**
