Sumber: cnnindonesia.com
Dari angka tersebut, Surat Berharga Negara (SBN) menjadi mayoritas instrumen terbesar dengan nilai Rp3.775,79 triliun, atau 82,69 persen dari total utang pemerintah. Sementara itu sisa utang berupa pinjaman biasa dengan nilai sebesar Rp790,47 triliun.
Hanya saja, utang dalam bentuk SBN naik pesat. Jika pada Februari tahun lalu utang outstanding pemerintah ada di angka RpRp3.257,26 triliun, artinya utang dalam SBN yang dimiliki pemerintah tumbuh 15,91 persen dalam setahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan angka utang outstanding ini disebabkan karena kebijakan frontloading yang dilakukan pemerintah. Adapun, front loading merupakan penarikan utang dalam jumlah besar di awal tahun yang bisa digunakan untuk keseluruhan tahun anggaran.
Apalagi, sinyal mengenai pasar keuangan yang tak kondusif terlihat dari beberapa negara yang mengumumkan perlambatan ekonomi tahun ini, seperti China dan Uni Eropa.
“Jadi kenaikan pembiayaan ini karena kami ambil pembiayaan yang cukup
agresif, mengambil kesempatan market yang positif dengan front loading dalam jumlah besar,” papar Sri Mulyani, Selasa (19/3/2019).
Makanya, tak heran jika penarikan utang pemerintah di dua bulan pertama 2019 saja sudah mencapai Rp198,4 triliun, atau lebih besar 239 persen dibanding penarikan utang Januari dan Februari 2018 yang hanya Rp58,5 triliun.
Adapun, defisit APBN per akhir Februari 2019 tercatat Rp54,6 triliun atau 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan penarikan utang Rp194,8 triliun, artinya ada kelebihan penarikan utang sebesar Rp140,2 triliun.
“Namun, kelebihan utang ini bisa digunakan untuk pembiayaan di sisa tahun ini. Jadi intinya kami bisa leluasa melakukan financing hingga akhir
tahun,” terang dia.**
